Menko Airlangga: Ekonomi Digital Jadi Buffer dan Akselerator Perekonomian Nasional

Seiring dengan bonus demografi yang akan terjadi, Pemerintah juga telah berupaya mengatasi tantangan kesenjangan dalam literasi dan keterampilan digital (gap digital talent and literacy) melalui berbagai program seperti Program Kartu Prakerja, Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship (DTS), Digital Leadership Academy (DLA), hingga Sea Labs Academy.

Baca Juga

Wamenparekraf Angela Sebut Ekonomi Digital RI Diprediksi Tumbuh hingga 330 Miliar Dolar AS di 2030

“Yang perlu kita ingat bahwa 10 hingga 13 tahun ke depan adalah momentum yang sangat penting bagi Indonesia karena momentum bonus demografi hanya akan berlangsung sampai tahun 2038,” ungkap Menko Airlangga.

Sementara Presiden Joko Widodo yang hadir secara virtual juga turut memberikan sejumlah arahan mengenai upaya dalam mengakselerasi ekonomi digital, salah satunya dapat dilakukan dengan terus mengembangkan kepercayaan dan inovasi,
seperti terkait penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta perlindungan keamanan masyarakat.

“Semua inovasi harus dilakukan secara hati-hati, memperhatikan dan memiliki antisipasi risiko, sistem keamanan yang handal, serta sistem perlindungan konsumen yang baik. Mitigasi risiko ini harus betul-betul dihitung bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan dan implikasi terhadap nilai tukar, serta keberlanjutan adopsi internasionalnya,” kata Presiden Joko Widodo.

Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, dalam kesempatan tersebut juga telah dilakukan peluncuran inovasi sistem pembayaran berupa kartu kredit domestik yang
disebut sebagai Kartu Kredit Indonesia dan QRIS antarnegara Indonesia-Malaysia sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Editor: Jeanny Aipassa