Menkop Teten Sebut UMKM Kuliner Paling Cepat Pulih dari Dampak Covid-19

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyampaikan, UMKM bidang makanan merupakan sektor yang paling cepat pulih dari keterpurukan dampak dari pandemi Covid-19. Menurut data World Bank dan Shopee tahun 2020, sektor makanan menjadi sektor yang populer sebagai usaha peralihan alternatif UMKM dari sektor lain yang mengalami dampak pandemi lebih keras.

Teten menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 yang telah dialami dua tahun terakhir ini, memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi para pelaku usaha, termasuk UMKM.

Baca Juga

Program Desa Emas Dorong Kedaulatan Pangan dan Lapangan Kerja

Berdasarkan hasil riset dari UNDP Oktober 2021, kendala yang dialami UMKM saat pandemi adalah, kekurangan biaya produksi sebesar 35,2 persen, penurunan permintaan 30,2 persen, regulasi pemerintah 27,5 persen, akses keuangan 4,9 persen, dan bahan baku 2,2 persen.

"Oleh karena itu, kami menyambut baik launching produk RichCreme ini, bahwa di tengah pandemi Covid-19, PT LNK dapat terus berinovasi menghasilkan produk terbaiknya yang diproses secara modern," ujar Teten dalam keterangan tertulis, Kamis (16/12/2021).

Baca Juga

Pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Sudah Hampir 80 Persen

Teten pun menaruh harapan kepada PT LNK untuk terus membangun kemitraan strategis dengan pelaku UMKM. 

"Kemitraan ini sangat penting agar pelaku usaha, khususnya UMKM, bisa masuk dalam rantai produksi global, meningkatkan peluang UMKM untuk naik kelas, dan meningkatkan kualitas usaha UMKM menjadi lebih kompetitif," ucapnya.

Baca Juga

BUMN Terlilit Utang Triliunan Bertambah, Ini Daftar Terbarunya

Teten menekankan bahwa untuk bertahan dan memenangkan tantangan di era disrupsi dan pandemi ini tidak lain adalah beradaptasi dan bertransformasi dengan didukung kreativitas, inovasi, digitalisasi dan kolaborasi.

"Transformasi ini bukan hanya dengan keikutsertaan dan adaptasi UMKM kuliner di era digital. Namun juga bagaimana UMKM kuliner dapat memformalisasi usahanya agar lebih legal dan terstandarisasi melalui sertifikasi produknya," ucapnya.

Baca Juga

Kementerian Keuangan Telah Gelontorkan Rp695 Triliun untuk PMN BUMN dan Badan Layanan

Editor: Aditya Pratama