Menperin: Kita Sepakat Keputusan BPKP, Tak Ada Impor KRL Bekas dari Jepang

JAKARTA, iNews.id - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah tidak akan mengimpor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang. Sebagai gantinya, akan melakukan peremajaan (retrofit) kereta lama menggunakan teknologi baru. 

Menurutnya, keputusan itu merupakan kesepakatan seluruh menteri terkait. Bahkan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa impor KRL bekas tidak diperlukan. 

Baca Juga

Dukung Ekonomi Hijau, MNC Peduli Raih Dua Penghargaan di Indonesian Circular Economy Award 2025

"Menurut hasil BPKP, impor itu tidak diperlukan. Jadi sekali lagi supaya paham, kita sepakat apa yang menjadi keputusan BPKP, kita akan ikut. Jadi ini bukan keputusan Kemenperin," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6/2023). 
 
Sementara terkait opsi impor KRL bekas darurat, Agus menyatakan, pemerintah tidak membahas hal tersebut. Menurutnya, tahun ini adalah momentum emas untuk melakukan reformasi sektor perkeretaapian nasional, sehingga opsi impor tidak diperlukan.

"Saya tidak pernah dengar bahwa ada opsi impor KRL darurat, pernyataan pak Erick (Menteri BUMN Erick thohir) saja tidak mengarah ke situ kok," ucapnya. 

Baca Juga

Impor KRL Bekas dari Jepang Ditolak, Kemenhub Cari Solusi 

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko sebelumnya mengatakan, pemerintah akan kembali mengusahakan agar impor KRL bekas dari Jepang bisa terlaksana, meski hasil audit BPKP tidak merekomendasikan. Menurutnya, impor tersebut dilakukan untuk keadaan darurat karena kapasitas penumpang cukup tinggi pada saat jam sibuk. 

"Kita lagi diskusi, nanti Senin (12/6/2023) mau ketemu Kepala BPKP, nanti ada Menko Marves, Menperin, Mendag, kita izin ada impor darurat saja," ujar Tiko usai rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI, Rabu pekan lalu.

Baca Juga

Alasan Pemerintah Tak Restui Impor KRL Bekas Jepang

Editor: Jujuk Ernawati