Menteri ATR Hadi Tjahjanto Gandeng KSAD Jenderal Dudung Berantas Mafia Tanah dan Sukseskan IKN

JAKARTA, iNews.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman di Kementerian ATR/BPN. Hadi menjelaskan, kunjungan Dudung terkait kerja sama untuk menyelesaikan masalah pertanahan di Indonesia, mulai dari memberantas mafia tanah, hingga penyuksesan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hadi menjelaskan, dalam pertemuan tersebut terdapat beberapa agenda prioritas yang dilakukan, di antaranya menyelesaikan pendaftaran 126 juta bidang tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
 
Selain itu, kerja sama tersebut juga dilakukan dalam hal menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan, termasuk dengan pemberantasan mafia tanah. Terakhir, kerja sama dengan tentara untuk menyukseskan pembangunan IKN Nusantara.

Baca Juga

Proyek LRT Jakarta Fase 1B Bakal Tuntas Lebih Cepat Berkat Inovasi Digital Waskita (WSKT)

"Ketiga agenda tersebut, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dengan empat pilar, yaitu antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan badan peradilan," ujar Hadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/8/2022).

Baca Juga

Alasan Menteri ATR Hadi Tjahjanto Bagikan Sertifikat Langsung: Jika Ada Mafia Tanah, Saya Sikat

Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Dudung merespons positif kerja sama yang bakal dilakukan dengan Kementerian ATR/BPN, terutama dalam hal penyelesaian sengketa konflik pertanahan, termasuk dalam hal pemberantasan mafia tanah.

Seperti diketahui saat ini pemberantasan mafia tanah menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian serius untuk diberantas di tengah misi pemerintah dalam hal penerbitan sertipikat tanah yang masif melalui program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap).

Baca Juga

Targetkan PTSL 126 Juta Sertifikat di 2024, Menteri ATR/BPN Perintahkan Beri Layanan Sabtu Minggu

Selain itu, proyek pembangunan IKN Nusantara ke depan juga bakal diperluas, bahkan total luasan lahan yang disebut mencapai 260.000 hektare yang bakal dibangun secara bertahap, khususnya untuk wilayah pengembangan IKN Nusantara, yaitu di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang menjadi pembangunan tahap awal, tanah di IKN masih memiliki kendala, terutama dalam hal perizinan lahan.

Editor: Aditya Pratama