Menteri Bahlil Akui Sudah Ada Investor Tertarik Berinvestasi di KEK Bitung

JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia baru saja mengecek langsung kesiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Sulawesi Utara. Dia mengaku, sudah ada investor yang tertarik berinvestasi di sana. 

Adapun kunjungannya ke sana sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk melihat permasalahan dan hambatan yang dialami KEK Bitung. 

Baca Juga

Relawan Pertamina Peduli Bergerak Jemput Bola, Layani Warga Terdampak Banjir di Sumatra

"Dalam kedatangan ini saya ingin melihat secara dekat, sehingga kita bisa membangun suatu formulasi yang cepat dan tepat untuk mempercepat masuknya tenant-tenant ke KEK Bitung,” kata Bahlil, Minggu (13/6/2021). 

Sementara itu, masih ada sejumlah kendala yang dihadapi saat proses pengembangan KEK Bitung. Misalnya, pengusahaan lahan, belum optimalnya fungsi pelabuhan Bitung, hingga infrastruktur penunjang lainnya di sekitar kawasan KEK. 

Baca Juga

Percepat Pengembangan KEK Bitung dan Likupang, Gubernur Olly Lobi Menko Perekonomian

“Dari hasil yang kami tinjau, permasalahan tanah sudah akan selesai dan terkait konektivitas pelabuhan dan jalan tol sudah bagus, pulang dari sini saya akan melakukan koordinasi dengan kementerian untuk mempercepat proses pengembangannya,” ucap Bahlil.

Kementerian Investasi mencatat, ada calon investor yang tertarik untuk menanamkan sahamnya dalam Proyek Strategi Nasional (PSN) tersebut. Khususnya, investor di bidang hilirisasi perikanan. Meski begitu, dia tidak merinci asal negara investor yang dimaksud. 

"Saya sudah dapat calon investor, terutama di bidang hilirisasi perikanan, makanya saya datang untuk mengecek, tapi kepastiannya akan bagaimana setelah kami kembali ke Jakarta untuk memformulasikannya," ungkap dia. 

KEK Bitung merupakan Kawasan Ekonomi Khusus yang mulai beroperasi 1 April 2019. Kawasan ini memiliki luas wilayah 534 hektare (ha) dan dikelola oleh PT Membangun Sulut Hebat yang merupakan badan usaha milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Editor: Jujuk Ernawati