Menteri Basuki: Food Estate di Kalteng Sangat Penting Atasi Krisis Pangan

Aditya Pratama ยท Jumat, 24 Juli 2020 - 00:15 WIB
Menteri Basuki: Food Estate di Kalteng Sangat Penting Atasi Krisis Pangan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan pentingnya program ketahanan pangan ditandai dengan pembangunan food estate di wilayah Kalimantan Tengah. (Foto: Indonesia Baik)

Menteri Basuki: Food Estate di Kalteng Sangat Penting Atasi Krisis Pangan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan pentingnya program ketahanan pangan ditandai dengan pembangunan food estate di wilayah Kalimantan Tengah.

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyatakan pentingnya program ketahanan pangan ditandai dengan pembangunan food estate (lumbung pangan) di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng). Ada dua daerah pengembangan Food Estate, yakni Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Timur.

Basuki menjelaskan, program ketahanan pangan melalui food estate menjadi prioritas di masa pandemi karena grafik konsumsi beras nasional selalu naik dari 1998 sampai 2017. Sementara itu, produksi beras nasional relatif rata hanya 30 juta ton.

"Sedangkan konsumsinya sampai 2017 ada 50 juta ton. Jadi kita masih impor terus," ujar Basuki dalam Rakorbid Nasional PDIP, Kamis (23/7/2020).

Selain itu, sinyal dari Organisasi Pangan Dunia atau FAO terkait adanya ancaman krisis pangan global akibat pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu alasan pentingnya penyediaan food estate.

"Jadi, WHO, FAO, BFO memprediksi setelah pandemi akan ada krisis pangan, karena orang tidak bekerja di sawah jadi produksi akan turun," kata dia.

Basuki menambahkan, pentingnya pengembangan food estate juga untuk meningkatkan produksi dalam negeri karena di masa pandemi saat ini Indonesia sulit impor.

Hal ini ditandai dengan adanya larangan dari pemerintah Vietnam kepada produsen beras untuk mengekspor karena untuk kepentingan dalam negeri.

"Kita selama ini secara dominan ekspor impor beras dari Vietnam dan Thailand. Saat ini, Vietnam sudah melarang produsen beras menandatangani kontrak baru untuk ekspor beras. Jadi mereka men-save untuk kebutuhan dalam negeri," ujarnya.

Editor : Dani Dahwilani