Menteri LHK Beberkan Capaian RI Kendalikan Perubahan Iklim: Angka Deforestasi dan Karhutla Menurun

JAKARTA, iNews.id - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa Indonesia kini mampu mengendalikan perubahan iklim. Hal itu berkat kerja sama penanganan perubahan iklim dan pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC).

Berdasarkan data, tingkat emisi GRK nasional 2022 sebesar 1.220 Mton CO2e yang diperoleh dari masing-masing kategori/sektor, yakni Energi sebesar 715,95 Mton CO2e, Proses Industri dan PenggunaanProduk, sebesar 59.15 Mton CO2e, dan Pertanian sebesar 89,20 Mton CO2e.

Minta Masyarakat Tak Thrifting Pakaian Bekas, Mendag: Produk Kita Murah Bagus

Kemudian, Kehutanan dan Kebakaran Gambut sebesar 221,57 Mton CO2e dan Limbah sebesar 221,57 Mton CO2e. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021), total tingkat emisi naik sebesar 6,9 persen. Namun, tingkat emisi tahun 2022 apabila dibandingkan dengan Business as Usual (BAU) pada tahun yang sama menunjukkan pengurangan sebesar 42 persen.

Hal itu juga terlihat di sektor lain, seperti FOLU (Forestry and Other Land Use). Dengan memperhatikan hasil permantauan perubahan tutupan hutan dari tahun 2020 dan 2021, angka Deforestasi Netto Indonesia tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 8,4 persen.

Apabila dilihat dari data series setiap periode pengamatan, mulai periode tahun 1996-2000, besaran deforestasi dapat mengalami peningkatan atau pengurangan. Siti menjelaskan hal itu terjadi karena dinamisnyaperubahan penutupan lahan akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga mengakibatkan hilangnya penutupan hutan atau penambahan penutupan hutan karena penanaman.

“Sebagai gambaran umum, data deforestasi mulai periode tahun 1996-2000 hingga periode tahun pemantauan 2020-2021 menunjukkan deforestasi berhasil diturunkan pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir yaitu pada angka 0,11 juta ha. Kemudian, data tahun 2022 menunjukkan angka deforestasi yang lebih menurun lagi hingga 104.000 hektare dan di tahun 2023 juga lebih menurun lagi,”” ujarnya.

Lebih lanjut, Siti menyampaikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2023 berhasil ditekan lebih kecil dibandingkan tahun 2019 dengan pengaruh El-Nino yang hampir sama, bahkan kondisi 2023 lebih kering. Kondisi ini diantisipasi melalui berbagai upaya pencegahan karhutla sejak awal tahun dan secara konsisten dilakukan berbagai upaya untuk mencegah karhutla, mulai dari monitoring hotspot, penetapan kebijakan, aksi-aksi di lapangan baik aksi pencegahan, pemadaman, hingga penegakan hukum.

“Hal ini dapat menjadi indikasi adanya keberhasilan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang efektif. Keberhasilan ini dicapai melalui keterpaduan dan kolaborasi para pihak dalam pengendalian karhutla,” katanya.

Jokowi Ingatkan Menterinya Hitung Cadangan Pangan untuk Hadapi Perubahan Iklim

Indonesia juga berhasil memitigasi dampak El Nino sehingga jumlah hotspot dan luas karhutla tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Luas karhutla pada tahun 2023 adalah 1.161.192 ha sedangkan luas karhutla pada tahun 2019 adalah 1.649.258 ha.

Penurunan luas karhutla jika dibandingkan tahun 2019 seluas 488.065 ha atau 29,59 persen. Sedangkan, perbandingan total jumlah hotspot tahun 2019 dan 2023: (tanggal 1 Januari – 31 Desember 2023), berdasarkan Satelit Terra/Aqua (NASA) dengan confident level high: 10.673 titik, pada periode yang sama tahun 2019 jumlah hotspot sebanyak 29.341 titik (terdapat kenaikan jumlah hotspot sebanyak 18.668 titik/ 63,62 persen).

Selain itu, sektor energi memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik melalui proses transisi energi, khususnya pengembangan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Berdasarkan data dari Direktorat. Jenderal Energi Baru Terbarukan (EBTKE), Rencana Pengembangan PLT Berbasis EBT pada Green RUPTL PLN 2021 - 2030 dengan mengacu Green RUPTL, pengembangan EBT akan menghasilkan total investasi sekitar 55,18 miliar dolar AS, membuka 281.566 lapangan kerja baru dan mengurangi emisi GRK sebesar 89 juta ton CO2e.

Menteri Siti mengatakan kinerja pengurangan emisi GRK Indonesia melalui REDD+ telah mendapatkan rekognisi internasional yang diwujudkan melalui pembayaran berbasis kinerja / Result-Based Payment (RBP). Pada saat ini Indonesia tercatat sebagai negara yang menerima RBP paling besar, dengan total komitmen RBP sebesar 439,8 juta dolar AS, di mana dari total komitmen tersebut Indonesia telah menerima pembayaran sebesar 279,8 juta dolar AS.

“Keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan REDD+ dan menerima RBP telah direkognisi oleh UNFCCC dan menjadi contoh baik implementasi skema REDD+,” katanya.

Siti mengungkapkan berbagai keberhasilan di atas, tidak terlepas dari peran penting masyarakat yang secara partisipatif telah melakukan aksi iklim baik adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Pada tahun 2023, ProKlim telah bertransformasi (rekonseptualisasi) menjadi Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim).

“Dengan konsep yang baru diharapkan ProKlim dapat menjangkau kelompok yang lebih luas dan membuka peluang seluruh pihak untuk memberikan konstribusi lebih luas, seperti: komunitas sekolah, komunitas kampus, komunitas pesantren, komunitas penggiat lingkungan, dan komunitas lainnya,” ujarnya.