Menteri PUPR Tegas Larang Beli Barang Impor, yang Melanggar Bakal Dicopot

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, kembali mempertegas larangan belanja barang impor untuk pengadaan barang dan proyek di lingkungan Kementerian PUPR. 

Basuki bahkan mengancam bakal mencopot pegawai hingga pejabat yang melanggar atau yang kedapatan masih belanja barang impor untuk keperluan proyek infrastruktur atau pengadaan barang.

Baca Juga

Perkuat Transformasi Maritim, Ini Langkah Nyata Pertamina Dukung Indonesia Emas 2045

"Kalau ada anak buah saya, Balai saya tidak mau beli (produk dalam negeri), saya ganti dia, ini sosialisasi sekalian," kata Menteri Basuki di JIExpo Kemayoran, Rabu (23/11/2022).

Menteri mencontohkan misalnya untuk produk aspal Buton. Menteri Basuki mengaku siap untuk menyerap seluruh produksi aspal Buton demi menekan impor.

Baca Juga

Menteri PUPR Targetkan Semua Proyek Infrastruktur Selesai pada Semester I 2024

"Miskanya aspal Buton, kami sudah berbicara dengan asosiasi aspal Buton, dengan Pemda Buton, saya bilang, berapapun produksinya, akan saya beli," ungkap Basuki.

Dia juga mengaku mulai mencium pengadaan impor konstruksi pada proyek, LRT hingga pembangunan jalan tol yang saat ini tengah dijalankan.

Baca Juga

Menteri PUPR Beberkan Upaya Capai Target Tak Ada Kawasan Kumuh di Indonesia pada 2024 

"Misalnya untuk LRT, pembangunan Jalan tol, saya masih harus keras, ada yang mau impor, alasannya kalau produk dalam negeri belum di test, orang belum di beli kok suruh nge-test," kata Menteri Basuki.

Terkait dengan itu, Basuki kembali memperingatkan agar seluruh badan dan balai di bawah Kemeterian PUPR, termsuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk mengutamakan belanja produk dalam negeri untuk keperluan proyek. 

"Jadi tolong, bapak-bapak BUJT jangan hanya dagang, jadi kita sebagai insan konstruksi, harus bisa juga menunjukan bahwa kita punya nilai-nilai kejuangan kita dalam pembangunan konstruksi ini," tutur Basuki.

Editor: Jeanny Aipassa