Dorong TKDN, Menteri PUPR Minta Perusahaan Bangun Industri Barang Konstruksi Impor di RI

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, saat ini uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilarang untuk pengadaan barang konstruksi impor. Dia menyebut, sesuai perintah Presiden Joko Widodo, pekerjaan infrastruktur harus menggunakan produk lokal. 

"Perintah Presiden dilarang impor, kalau dulu mengutamakan produk dalam negeri, tetapi sekarang perintahnya dilarang impor apalagi menggunakan APBN," ujar Basuki dalam sambutan di acara Infrastructure Connect 2022 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Baca Juga

Tingkatkan Infrastruktur Transportasi, Layanan KA Logistik dan Kapal Roro Resmi Beroperasi

Untuk itu, Basuki meminta produk konstruksi yang biasa diimpor untuk membangun industri di dalam negeri. Dengan begitu, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan dibukanya pabrik baru.

"Jangan sampai kita membeli tetapi membuka peluang kerja di luar, bikin peluang kerja di Indonesia," kata dia.

Baca Juga

Jokowi Minta Impor Energi Sebesar 50 Persen Harus Dikurangi, Ini Solusinya

DIa berharap, melalui penyelenggaraan Infrastructure Connect 2022 bisa mempertemukan kesepakatan bisnis antara pelaku usaha dan pemerintah atau BUMN Konstruksi dalam pengadaan barang dalam negeri.

"Di APBN itu sudah lebih dari Rp400 triliun yang harus dibelanjakan dengan TKDN yang tinggi, di PUPR sendiri rata-rata Rp120 triliun pertahun, 80-90 persen adalah dengan TKDN, itu saya jaga betul," ucap Basuki.

Baca Juga

Tingkatkan TKDN, Kemenperin Targetkan Perakitan Produk Smartphone di RI Mulai Tahun Ini