Meski APBN Defisit, Sri Mulyani Tidak Mau Salah Langkah Tarik Utang di 2022

Michelle Natalia · Senin, 29 November 2021 - 17:50:00 WIB
Meski APBN Defisit, Sri Mulyani Tidak Mau Salah Langkah Tarik Utang di 2022
Menkeu Sri Mulyani (Foto: Setkab)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 masih mengalami defisit. Meski demikian, Menkeu tak mau salah langkah untuk menarik utang di tahun depan. 

Menurut dia, defisit APBN ditetapkan sebesar Rp868 triliun atau 4,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk membiayai defisit tersebut, Kementerian Keuangan telah menyusun strategi atau jurus supaya stabilitas nilai tukar rupiah maupun perekonomian Indonesia tidak terganggu. 

"Kalau salah langkah, bisa-bisa menyebabkan defisit yang lebih lebar lagi, jadi, dengan defisit 4,85 persen dari PDB maka kita akan terus menjaga pembiayaan secara hati-hati karena tahun depan," ujar Sri Mulyani, dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin (29/11/2021).

Menkeu pun menargetkan Indonesia harus mengembalikan angka defisit APBN di bawah 3 persen pada Tahun 2023. Sehingga tahun depan adalah momen penting dalam melakukan konsolidasi fiskal agar defisit kembali seperti UU Keuangan Negara

"Maka dari itu, beberapa dinamika global yang bisa mengancam perekonomian dan bisa mendorong defisit lebih lebar lagi seperti inflasi tinggi, tapering AS, harga komoditas hingga perekonomian China menjadi hal yang perlu diwaspadai," ungkap Sri Mulyani.

Dia menyampaikan, dalam melakukan penarikan utang seperti perilisan Surat Berharga Negara (SBN) dilakukan dengan hati-hati dan dicari waktu yang paling tepat supaya tidak menimbulkan gejolak di pasar keuangan.

"Oleh karena itu target dan timing lelang untuk SBN akan dilakukan secara hati-hati menyesuaikan dinamika pasar. Kita akan menggunakan optimalisasi penerbitan SBN ritel untuk bisa perkuat ritel investor di Indonesia dan di dalam negeri," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, untuk pembiayaan defisit juga dilakukan melalui kas negara yang masih tersedia hingga kerjasama atau burden sharing dengan Bank Indonesia (BI). Dengan cara tersebut, sambung dia, penarikan utang bisa diminimalisir. 

"Kita juga akan andalkan sumber pembiayaan non utang seperti saldo kas BLU, SAL dan SILPA dan tentu kita terus koordinasi dengan BI dan otoritas terkait," tutur Sri Mulyani.

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel: