Mimpi Buruk di Balik Bayang-Bayang Pembangunan Infrastruktur RI

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur. Namun sayang, di balik hal itu ada bayang-bayang konflik agraria yang terus meningkat setiap tahunnya.

Hal itu diungkapkan oleh Peneliti PCRC Emir Chairullah dalam Diskusi Panel INDEF 'Konflik SDA, Tanah dan Hambatan Investasi' pada hari ini, Rabu (11/12/2024).

Baca Juga

Perkuat Pengawasan, Komoditas Emas Bakal Masuk SIMBARA Mulai 2026

Menurutnya, selama periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah terjadi 2.710 konflik agraria di lahan seluas 5,88 juta hektare. Adapun, 78 persen di antaranya terjadi di lahan perkebunan.

Angka ini meningkat lebih tinggi, di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) konflik lahan hanya mencapai 1.500 konflik.

Baca Juga

Danantara bakal Fasilitasi Pendanaan Proyek Infrastruktur hingga Energi

"Sayangnya dampak konflik tersebut kepada investasi swasta atau pun pemerintah tidak diperhitungkan," ujar dia dikutip iNews.id.

Baca Juga

Kementerian PU Fokus Maksimalkan Infrastruktur Prioritas di Tahun Depan

Emir menjelaskan akar masalah tersebut terjadi karena kebijakan pemerintah yang cenderung mengutamakan pembangunan infrastruktur besar. Namun, enggan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

"Hal ini diperparah dengan penetapan proyek strategis nasional yang sering mengabaikan hak-hak masyarakat lokal," tuturnya.

Untuk mengurangi potensi konflik itu, Emir menyarankan agar meningkatkan penerimaan investasi. Kemudian, pemerintah dan perusahaan perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.  

"Dialog yang melibatkan semua pihak, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan program CSR yang efektif dapat menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik dan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat lokal," kata Emir.

Editor: Puti Aini Yasmin