Miris! Perusahaan Tambang Terbesar di Dunia Akui Bayar Rendah Pekerja Selama 13 Tahun

MELBOURNE, iNews.id - Raksasa pertambangan Australia, BHP mengaku telah membayar rendah gaji pekerja dan mantan pekerjanya. Hal itu telah terjadi sejak 2010 atau selama 13 tahun. 

Berdasarkan temuan tinjauan yang dilakukan perusahaan, itu terjadi karena sekitar 28.500 karyawan mendapat hari libur nasional lebih sedikit dibanding haknya. Sedangkan 400 karyawan tidak mendapat tunjangan tambahan karena kesalahan entitas ketenagakerjaan dalam kontrak mereka. 

Baca Juga

Sektor Transportasi Catat Pertumbuhan Signifikan, Kereta Angkut 49,3 Juta Penumpang Sepanjang 2025

BHP menyatakan telah melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang dan kesalahan itu menyebabkan perusahaan berutang hingga 280 juta dolar AS atau Rp4,17 triliun sebelum pajak sebagai pembayaran kembali setelah menghitung cuti libur selama lebih dari satu dekade. 

Menurut temuan perusahaan, beberapa karyawan terkena dampak cuti mereka dipotong secara tidak benar pada hari libur nasional. Akibatnya mereka berutang total rata-rata enam hari cuti per karyawan atau sekitar 170.000 hari di seluruh perusahaan.

Baca Juga

Beruntung! Manajer Muda Menangkan Undian Cuti Berbayar 1 Tahun Penuh

"Kami mohon maaf kepada semua karyawan dan mantan karyawan yang terkena dampak kesalahan ini. Ini tidak cukup baik dan jauh dari standar yang kami harapkan di BHP," kata Presiden BHP Australia Geraldine Slattery dikutip dari BBC, Sabtu (3/6/2023).

"Kami sedang bekerja untuk memperbaiki dan memulihkan masalah ini, secepat mungkin," imbuh dia.

Baca Juga

Aturan Kompensasi Pekerja Kontrak Tidak Berubah di UU Cipta Kerja, Berapa Besarannya?

Perusahaan juga menyatakan telah menugaskan peninjauan sistem penggajian. Itu akan memberikan pembaruan terhadap pengumuman pendapatan setahun penuh pada Agustus mendatang.

BHP, yang berkantor pusat di Melbourne merupakan penambang terbesar di dunia. Perusahaan memiliki sekitar 80.000 karyawan dan pekerja kontrak di lokasi termasuk tambang Escondida di Chili, yang merupakan tambang tembaga terbesar di dunia.

Baca Juga

Kemnaker Luruskan Hoaks soal Pesangon, Upah hingga Status Karyawan di UU Cipta Kerja

Selain sahamnya terdaftar di Australia, perusahaan tersebut merupakan bagian dari indeks FTSE 100 blue chip Inggris selama sekitar satu dekade.

Pada Januari 2022, perusahaan melepas sahamnya dari pasar London setelah mendapat tekanan dari beberapa investor untuk menyederhanakan struktur perusahaannya. Pendukung langkah tersebut berpendapat bahwa hal itu akan memudahkan BHP untuk mengumpulkan uang, melakukan kesepakatan, dan mengembalikan uang kepada pemegang saham.

Mengutip The Guardian, Menteri Hubungan Tempat Kerja Tony Burke mengatakan, pengungkapan tersebut menyoroti perlunya meningkatkan perlindungan bagi pekerja. 

"Baru minggu lalu, BHP mencoba meyakinkan kami bahwa praktik ketenagakerjaan mereka sempurna dan pemerintah tidak perlu menutup celah untuk melindungi upah. Ini jelas tidak benar," ujar Burke.

"Australia dapat berbuat lebih baik untuk memastikan pekerja dibayar dengan layak. Itu akan menjadi fokus undang-undang kami dalam beberapa bulan mendatang," tambahnya.

Sementara The Mining and Energy Union menyatakan bahwa BHP telah "merampok pekerja".

"Pengungkapan hari ini menunjukkan bahwa kita perlu terus menekan perusahaan besar seperti BHP untuk melakukan hal yang benar," ucap Sekretaris Jenderal The Mining and Energy Union Grahame Kelly.

Editor: Jujuk Ernawati