Kemnaker Luruskan Hoaks soal Pesangon, Upah hingga Status Karyawan di UU Cipta Kerja

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan penjelasan mengenai pesangon, upah, hak cuti hingga status karyawan di Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun Perppu Cipta Kerja baru saja disahkan menjadi undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR pada 21 Maret 2023 lalu. 

Kemnaker melalui akunnya di Instagram meluruskan sejumlah hoaks yang beredar dengan disahkannya UU Cipta Kerja. Pertama soal uang pesangon.

Baca Juga

Lawan Hoaks, Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Jadi Penggerak Literasi

Dalam unggahannya, ditegaskan bahwa dalam UU Cipta Kerja, uang pesangon tidak dihilangkan alias tetap ada. Karena itu, jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja. 

"Dan uang penggantian hak yang besarannya sesuai alasan PHK," tulis Kemnaker, dikutip Selasa (28/3/2023). 

Baca Juga

UU Ciptaker Disahkan, Kemnaker Pastikan Jatah Libur Pekerja 2 Hari Tetap Ada

Selain itu, upah minimum (UM) juga tetap ada. Bahkan, gubernur wajib menetapkan UM provinsi dan dapat menetapkan UM kabupaten/kota.

Mengenai upah buruh juga ditegaskan tidak ada perubahan sistem pengupahan. Dijelaskan bahwa upah bisa dihitung berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil. 

Baca Juga

Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Beri Kepastian Hukum dan Dorong Investasi

Soal hak cuti pun tetap ada, di mana pengusaha wajib memberi cuti. Adapun cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja. 

"Perusahaan dapat memberikan istiratat panjang. pekerja yang menjalankan cuti tetap mendapatkan upah," tulis Kemnaker. 

Baca Juga

DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU di Rapat Paripurna

Kemudian terkait outsourcing atau alih daya ke perusahaan lain tetap dimungkinkan. Bahkan, pekerja/buruh pada perusahaan alih daya harus tetap mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.