Ngeri! Menteri Senegal Sebut Krisis Pangan Bisa Bunuh Lebih Banyak Orang daripada Covid

NUSA DUA, iNews.id - Menteri Ekonomi Senegal Amadou Hott mendesak industri pangan global tidak memboikot perdagangan produk makanan Rusia dan Ukraina karena krisis pangan terjadi di negara-negara rentan. Menurutnya, tanpa resolusi segera, krisis pangan bisa membunuh lebih banyak orang daripada selama masa Covid-19.

Perang telah membuat banyak negara seperti AS dan negara-negara di Uni Eropa memberikan sanksi atas penggunaan atau perdagangan barang-barang Rusia. Dia menuturkan, di saat bahan pokok seperti makanan dan pupuk dibebaskan dari sanksi, mereka yang berada di sektor makanan secara preemptif menghindari transaksi untuk melindungi diri mereka sendiri.

Komdigi Apresiasi Peran GoPay Turut Tekan Aktivitas Judol hingga 57 Persen di Indonesia

"Kami memahami makanan dan pupuk dibebaskan dari sanksi. Namun, pelaku pasar, baik pedagang, bank, atau asuransi, enggan ikut serta jika produknya berasal dari lokasi tertentu karena takut terkena sanksi di kemudian hari," kata dia pada pertemuan para pemimpin keuangan G20 di Bali, pekan lalu, dikutip dari CNBC International, Rabu (20/7/2022).

"Apakah mungkin untuk mengatakan, setiap kali Anda membeli pupuk, makanan dari Rusia atau dari Ukraina atau dari mana pun di seluruh dunia, tidak akan ada sanksi hari ini, tidak ada sanksi besok, sehingga kami dapat menstabilkan pasar? Kami tidak bertanggung jawab atas krisis ini tetapi kami (negara Afrika) menderita," imbuhnya.

Jokowi Tegaskan G7 dan G20 Miliki Tanggung Jawab Besar Atasi Krisis Pangan

Ketahanan pangan dan kenaikan harga pangan mendominasi diskusi pada pertemuan G-20 pekan lalu karena gangguan yang disebabkan oleh pandemi dan perang di Ukraina, yang menjungkirbalikkan rantai pasokan pangan di seluruh dunia.

Inflasi dan kelangkaan pangan sudah meningkat sebelum perang. Tetapi karena Rusia dan Ukraina adalah dua pengekspor bahan makanan pokok terbesar seperti gandum, perang memperburuk masalah tersebut di sejumlah negara, seperti Afrika dan Timur Tengah.

1,2 Miliar Orang Terdampak Krisis Pangan hingga Keuangan, PBB Siapkan Dana Rp311 Miliar

Masalah tersebut menjadi pelik bagi negara-negara Afrika, karena menurut Hott, sepertiga dari mereka menderita kekurangan gizi secara global. Misalnya Afrika, yang mengalami kekurangan sekitar 2 juta ton pupuk tahun ini, yang berarti kerugian 11 miliar dolar dalam produksi pangan tahun ini.

Jika Afrika dan negara lain tidak bisa lagi mengandalkan impor pangan, diperlukan investasi untuk mempercepat produksi pangan lokal.

"Seperti selama masa Covid, dunia bersatu dan membuat keputusan luar biasa dalam waktu sesingkat-singkatnya. Semua mitra mengubah prosedur dan kebijakan untuk benar-benar menghadapi tantangan. Seperti IMF, Bank Dunia, ADB, semua mengubah kebijakan mereka untuk membantu banyak negara," tutur dia.

"Kali ini sama saja. Jika kita tidak cepat, kita akan memiliki lebih banyak korban daripada selama masa Covid," tambahnya.

Lebih buruk lagi, kata Hott, pemerintah akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli persediaan makanan dan mendukung populasi dengan bantuan pada saat suku bunga naik.

Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala menuturkan, gambaran yang mengerikan untuk negara-negara miskin yang berjuang mendapatkan pasokan makanan yang ketat juga berarti negara-negara tersebut akan kalah bersaing.

"Di tengah persaingan yang ketat untuk makanan, dan input utama seperti pupuk, ada risiko pasokan dapat dialihkan dari negara-negara miskin ke negara-negara kaya, mengulangi pengalaman untuk vaksin Covid-19," ucapnya.

Dia pun mendesak banyak negara untuk lebih bekerja sama daripada melawan satu sama lain demi menyelesaikan krisis pangan.

Sementara itu, Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan, G20 harus memimpin dengan memberi contoh dan menyerukan kepada negara-negara lain untuk menghindari tindakan kontraproduktif, seperti menimbun makanan dan pasokan utama, serta memberlakukan pembatasan ekspor yang dapat mendistorsi pasar dan selanjutnya menaikkan harga.

Statistik melukiskan gambaran yang mengerikan, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dalam diskusi yang sama. Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu mengatakan, indeks harga pangan FAO telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa dan merekomendasikan rencana empat poin termasuk lebih banyak investasi di negara-negara yang terkena dampak paling parah.

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mengatakan, negara-negara G20 perlu menggali lebih dalam dan menemukan solusi yang lebih baik.

"Kita perlu menggunakan semua kapasitas kita melawan pembatasan perdagangan, mengangkat suara kolektif kita bahwa itu tidak hanya tidak bermoral tetapi berbahaya jika makanan tidak sampai ke tempat yang seharusnya," ucapnya.

"Kami ingin melihat peningkatan pasokan makanan internasional termasuk negosiasi untuk mengeluarkan biji-bijian dari Ukraina ke tempat yang dibutuhkan, dan kami perlu mendukung produksi, penyimpanan, dan distribusi makanan," imbuh dia.

Selama pertemuan G-20, Georgieva, Qu dari FAO, Okonjo-Iweala dari WTO, serta presiden Grup Bank Dunia David Malpass dan direktur eksekutif Program Pangan Dunia David Beasley, mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan tindakan global yang mendesak terhadap krisis pangan.

"Pada Juni 2022, jumlah orang yang rawan pangan akut yang aksesnya ke pangan dalam jangka pendek telah dibatasi hingga nyawa dan mata pencaharian mereka terancam," ujar mereka.

Namun Georgieva juga memperingatkan komunitas global agar tidak menyalahkan krisis pangan hanya pada tantangan saat ini, seperti perang atau pandemi. Perubahan iklim, kata dia, juga telah berkontribusi pada masalah dari waktu ke waktu.

"Krisis saat ini sudah ada sebelum perang. Mengapa? Karena goncangan iklim yang secara dramatis mengurangi produksi makanan di banyak tempat," katanya.

Editor: Jujuk Ernawati