OJK Perpanjang Kebijakan Restrukturisasi Kredit untuk Sektor Tertentu, Apa Saja?

JAKARTA, iNews.id -  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan selama 1 tahun hingga Maret 2024. Hal itu untuk mendukung segmen, sektor, industri dan daerah tertentu yang memerlukan tambahan periode restrukturisasi kredit/pembiayaan. 

Sebelumnya, OJK memberlakukan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan terkait dampak pandemi Covid-19 yang berlaku hingga 31 Maret 2023. 

Baca Juga

Ditopang Pembiayaan Energi Terbarukan, Laba IIF Melonjak 34 Persen hingga Triwulan III-2025

Menurut Direktur Humas OJK, Darmansyah, perpanjangan waktu restrukturisasi kredit atau pembiayaan selama 1 tahun hingga 31 Maret 2024, diberlakukan untuk segmen atau sektor tertentu yang menjadi target, yaitu:

- UMKM mencakup seluruh sektor
- Sektor penyediaan akomodasi dan makanan-minuman
- Beberapa industri yang menyediakan lapangan kerja besar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki.

Baca Juga

OJK Bakal Perpanjang Relaksasi Industri Asuransi dan Pembiayaan untuk Hadapi Resesi 2023

"Kebijakan ini dilakukan secara terintegrasi dan berlaku bagi perbankan dan perusahaan pembiayaan," kata Darmansyah, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (28/11/2022).

Sementara itu, lanjutnya, kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang ada dan bersifat menyeluruh dalam rangka pandemi Covid-19 masih berlaku sampai Maret 2023.

Baca Juga

Ekonomi Global Terancam Resesi, OJK Minta Perbankan Lakukan Ini

Darmawan menjelaskan, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan pelaku usaha yang masih membutuhkan kebijakan tersebut, dapat menggunakan kebijakan dimaksud sampai dengan Maret 2023 dan akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kredit/pembiayaan antara LJK dengan debitur.

OJK akan terus mencermati perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional, termasuk fungsi intermediasi dan stabilitas sistem keuangan.

Dalam kaitan itu, OJK tetap meminta agar LJK mempersiapkan buffer yang memadai untuk memitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul.

OJK juga akan merespon secara proporsional perkembangan lebih lanjut dengan tetap mengedepankan stabilitas sistem keuangan serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

OJK menilai saat ini ketidakpastian ekonomi global tetap tinggi, utamanya disebabkan normalisasi kebijakan ekonomi global oleh Bank Sentral AS (the Fed), ketidakpastian kondisi geopolitik, serta laju inflasi yang tinggi. 

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia ke depan tidak terhindarkan sebagaimana diperkirakan oleh berbagai lembaga internasional.

Di sisi lain, pemulihan perekonomian nasional terus berlanjut seiring dengan lebih terkendalinya pandemi dan normalisasi kegiatan ekonomi masyarakat. 

Sebagian besar sektor dan industri Indonesia telah kembali tumbuh kuat. Sekalipun demikian, berdasarkan analisis  mendalam dijumpai beberapa pengecualian akibat dampak berkepanjangan pandemi Covid-19 (scarring effect).

Editor: Jeanny Aipassa