Pasokan Terhambat, 2 Komoditas Ini Bisa Jadi Substitusi Gandum

JAKARTA, iNews.id - Adanya konflik perang Rusia-Ukraina membuat pasokan gandum menjadi terhambat ke dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah perlu cepat mencari substitusi dari komoditas tersebut agar tidak berdampak dalam untuk ketahanan pangan dalam negeri.

Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas Badan Pangan Nasional (NFA) Risfaheri mengatakan, setidaknya ada dua komoditas yang mampu menjadi substitusi gandum, seperti jagung dan sorgum.

Baca Juga

Menakar Peluang dan Risiko Ekonomi 2026, Simak dalam The Fundamentals Malam Ini

Produksi jagung dalam negeri dapat dipacu untuk mensubstitusi kebutuhan tepung terigu atau gandum. Karena untuk beberapa produk pangan minimal substitusi 30 persen dengan sumber pangan lokal. Saat ini peningkatan produksi yang baik yaitu jagung. 

"Kenapa jagung? yang sudah ada tidak didorong untuk ditingkatkan lagi produksinya," ujar Risfaheri dalam keterangan tertulis, Rabu (10/8/2022).

Baca Juga

Kapal Pertama Bermuatan Gandum Berangkat dari Pelabuhan Ukraina Hari Ini

Selain jagung, dia menjelaskan sorgum dijadikan stok sebagai substitusi defisit gandum. Asumsinya, impor gandum 10 juta ton kemudian substitusi 30 persen melalui kandungan lokal. 

"Kalau pakai sorgum dengan dua kali tanam setahun, maka membutuhkan lahan hampir 500.000 hektare. Begitu juga mendorong komoditas lain seperti ubi kayu yang produksinya mencapai 20-30 ton per hektare," kata dia.

Baca Juga

Rusia Disebut Serang Kota Mykolaiv, Bunuh Taipan Gandum Ukraina

Pakar pertanian IPB University, Andreas Dwi Santoso mengatakan, tugas NFA memperkuat cadangan pangan nasional untuk komoditas harus di dorong. NFA harus memiliki fungsi meningkatkan kesejahteraan petani, yang dapat menampung produk petani dengan harga yang pantas lalu menjual untuk kondisi tertentu dibawah harga pasar untuk stabilisasi harga. 

Baca Juga

Kiev Tuduh Kapal Kargo Suriah Angkut Gandum yang Dicuri Rusia dari Ukraina

“Dan ini harus ada biaya (cost) yang harus ditanggung NFA sehingga pemerintah perlu serius. Kalau tidak, NFA tidak akan mampu melakukan itu semua,” ucapnya.

Dwi Andreas menjelaskan selama ini gejolak harga pangan hanya diatasi berdasarkan peraturan. Misalnya kasus minyak goreng, keluar delapan aturan dan semuanya gagal, karena pemerintah tidak punya cadangan stok. Ketika pemerintah punya cadangan dan harga minyak melonjak tinggi, stok tinggal digelontorkan untuk menekan harga minyak goreng di pasar. 

Baca Juga

Lebih Enak Roti Tawar atau Roti Gandum? Yuk Ketahui Perbedaan Jumlah Kalorinya 

“Ini mekanisme yang paling jitu mengatasi itu. Tapi kalau hanya mengatasi dengan peraturan yang hanya menakut-nakuti ya bubar semua itu,” tuturnya.

Editor: Aditya Pratama