Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan Minyak Goreng

JAKARTA, iNews.id - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan minyak goreng yang saat ini masih menjadi perbincangan masyarakat. Pasalnya, kebijakan hilir yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan dan harga yang melambung terbukti tidak efektif. 

Ketua YLKI Tulus Abadi menuturkan, hal tersebut berdasarkan hasil laporan dari berbagai yayasan lembaga konsumen di berbagai daerah dan juga informasi yang didapat dari Asosiasi Pedagang Pasar. Para pedagang di pasar mengatakan bahwa stok minyak goreng selalu tidak ada. 

Baca Juga

Soal WFA di Akhir Tahun, Apindo: Tidak Semua Pekerjaan Bisa Terapkan

"Pemerintah jangan malu-malu untuk mengevaluasi kebijakannya tetapi jangan juga untuk coba-coba," ujar Tulus dalam konferensi pers dikutip, Minggu (13/2/2022).

YLKI menilai, desain kebijakan minyak goreng yang digodok pemerintah semacam uji coba kepada masyarakat dan tidak transparan. Tulus menyebut, alangkah lebih baik jika pemerintah mengulik persoalan minyak goreng ini dari hulu.

Baca Juga

Perempuan Ini Pilih Berhenti dari Pekerjaannya dan Fokus Jualan Online dengan Penghasilan Rp2,02 Triliun

"Kenapa ini kayak coba-coba, karena tidak mau mengulik dari sisi hulu. Kok tidak berani mengusik dari hulu, tidak berani transparan terhadap apa yang sebenarnya terjadi," ucapnya.