Pemerintah Dorong Kebijakan Ekonomi Tranformatif Melalui 30 Proyek Strategis Nasional

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah mendorong kebijakan ekonomi transformatif dalam jangka menengah panjang. 

Kebijakan itu, antara lain melalaui hilirisasi SDA, transisi energi, pengembangan SDM, dan pembangunan infrastruktur, melalui 30 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan selesai pada 2024 dengan estimasi nilai investasi sekitar Rp360 triliun.

Baca Juga

Indonesia Berpeluang Besar Jadi Produsen Utama Alat Olahraga Global

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ekspor bahan baku akan terus dikurangi, danindustrihilir berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus didorong. Pemerintah mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, baik pelaku usaha, industri jasa keuangan dan para investor untuk mengawal kebijakan hilirisasi ini," papar Menko Airlangga, ketika mewakili Presiden RI memberikan keynote speech pada acara Standard CharteredIndonesiaWorld of Wealth (WOW) ke-19 Tahun 2023 “Accelerate to Blue & Green”, di Jakarta, Selasa(7/3/2023). 

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah mendorong terus percepatan transisi energi nasional, termasuk di dalamnya pengembangan ekosistem electric vehicles (EV), di mana Pemerintah memberikan insentif supaya bisa lebihmajulagi. 

Baca Juga

Menko Airlangga Beberkan Alasan Program Kartu Prakerja Hanya Dibuka untuk 10.000 Pekerja

Menko Airlangga menjelaskan, hasil KTT G20 Tahun 2022 memberikan komitmen nyata diantaranya Pandemic Fund untuk mengatasi pandemi di masa depan sebesar 1,5 miliar dolar AS, di mana Indonesia berkontribusi sebesar 50 juta dolar AS. 

Kebijakan transisi energi berkelanjutan melalui BALI COMPACT, dan komitmen mendukung pemulihan bagi negara rentan melalui alokasi Special Drawing Right (SDR) oleh IMF. 

Baca Juga

Menko Airlangga Groundbreaking Proyek Smelter di Morowali, Nilai Investasi Capai Rp37,5 Triliun

Terdapat pula beberapa skema kerja sama ekonomi bilateral seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan investasi senilai 20 miliar dolar AS (Rp311 triliun) untuk membantu transisi energi di Indonesia, serta Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII).

“Kesemuanya ini untuk mendorong business opportunities dalam pengembangan green and blue economy,” pungkas Menko Airlangga. 

Turut hadir dalam acara ini yakni antara lain Wakil Menteri Keuangan, Staf Ahli BidangSosio-Antropologi Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi, serta para pimpinanStandardChartered Indonesia. 

Dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk pihak swasta dan masyarakat. 

Dari sisi kebijakan, bauran kebijakan fiskal dan moneter senantiasa disinergikan, terutama untuk menjaga konsumsi masyarakat dan iklim investasi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Fundamental ekonomi Indonesia pun diyakini tetap solid, karena potensi resesi berdasarkan survei Bloomberg hanya di angka 2 persen. 

“Kebijakan konstruktif PC-PEN yang telah dilakukan menjadi kunci keberhasilan pemulihan ekonomi Indonesia, sebab Pemerintah secara cepat merespon melalui langkah-langkah ‘gasdan rem’ yang mengintegrasikan penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi nasional,” tutur Airlangga.

Hasilnya pada 2022, Indonesia mampu tumbuh 5,31 persen (yoy). Ini merupakan level tertinggisejak 2013 (5,56 persen yoy). Kinerja ekspor pun tumbuh double digit, disertai konsumsi daninvestasi yang tumbuh baik. 

Semua sektor dari sisi supply juga tumbuh positif. Realisasi inflasi pada 2022 tercatat 5,51 persen. Pemerintah pun tetap menjalankan kebijakan extra effort tahun ini, guna menekan laju inflasi kembali ke rentang target sasaran ±3 persen. 

Sektor jasa keuangan yang masih menggeliat dan likuiditas perbankan yang masih terjaga semakin mengonfirmasi bahwa masih ada ruang untuk mendorong investasi yangbersumber dari tabungan rumah tangga (menengah atas) dan korporasi. 

Hal ini meningkat signifikan di masa pandemi, tetapi belum dioptimalkan kembali untuk ekspansi dan belanja pasca penghentian PPKM saat ini. 

Per Januari 2023, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)adalah 8,03 persen (yoy) dan kredit 10,53 persen (yoy), kemudian nilai kelolaan Asset UnderManagement (AUM) mencapai Rp829 triliun dengan reksadana masih menjadi favorit masyarakat dengan nilai Rp509 triliun. 

Editor: Jeanny Aipassa