Pemerintah Luncurkan Regsosek, Basis Data Kesejahteraan dan Kemiskinan RI

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah resmi meluncurkan sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan basis data yang komprehensif terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Regsosek merupakan pondasi menuju Indonesia kelas menengah. Dengan basis data ini, pemerintah bisa memperoleh gambaran yang jelas dan akurat tentang tingkat kesejahteraan, kondisi rumah tangga, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya.

PDB China Diprediksi Capai Rp400 Ribu Triliun pada 2030

Dengan data krusial ini, perencanaan pembangunan bisa menjadi tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Data ini juga dapat menjadi tools untuk mempercepat penghapusan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan di seluruh wilayah, serta menciptakan masyarakat menuju kelas menengah dengan penghasilan relatif lebih tinggi," ucap Airlangga dalam Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi, Kamis (20/6/2024).

Airlangga Minta Publik Ikut Kaji Manfaat Tapera: Bisa Punya Rumah hingga Renovasi

Berdasarkan data BPS, selama 15 tahun terakhir Indonesia membuat kemajuan luar biasa untuk pemberunan tingkat kemiskinan, di mana hasil Susenas yang lalu di tahun 2023, kemiskinan kita adalah 9,36 persen dan kemiskinan ekstrim adalah 1,12 persen.

Sedangkan dari data World Bank, kata Airlangga, selama periode ini Indonesia mengalami pertumbuhan kelas menengah dari 7 persen menjadi 20 persen dari total penduduk.

BPS: Media Massa Berperan Penting pada Publikasi Regsosek

"Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas kelas menengah tentu membantu percepatan pertumbuhan ekonomi, serta memperluas pemerataan kesejahteraan," ujar dia.

Selain itu, tantangan berikutnya adalah perluasan kelas menengah. Menurut Airlangga, ini tantangannya cukup besar, dan ini tentu dapat dijalankan dengan integrasi program-program pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan reksosek.

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Hal pertama, identifikasi program di Kementerian Lembaga berdasarkan kriteria, yaitu satu, akses terhadap pendapatan atau pekerjaan, yang kedua peningkatan kapasitas SDM, tiga peningkatan kapasitas UMKM, yang keempat, akses pembiayaan UMKM.

"Memastikan bahwa data yang digunakan untuk pensasaran berdasarkan sumber yang sama atau dipadankan dengan Regsosek," katanya.

Kemudian, kata Airlangga, juga menciptakan tata kelola data yang baik, di mana Regsosek memenuhi prinsip keamanan, privasi, serta memudahkan akses dan pemanfaatan oleh pihak-pihak lain.

Selanjutnya, memastikan adanya mekanisme pemutakhiran data secara berkala dari Regsosek itu sendiri, dan tentu memonitor perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta menyesuaikan terhadap program pemberdayaan ekonomi sesuai dengan kebutuhan.

Airlangga menjelaskan, pemberdayaan ekonomi menciptakan kelas menengah yang tidak dapat dilakukan secara terpisah, dan kita perlu koordinasi, dan juga memerlukan konvergensi lintas sektor, terutama dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi.

"Mari kita bersama-sama bekerja keras dan bekerja tulus untuk mewujudkan hal-hal yang dapat mendorong peningkatan kelas menengah, dan dengan kelas menengah yang kuat, kita memiliki pondasi kokoh untuk membangun bangsa yang lebih maju, dan mampu mencapai target yang disarankan dalam Undang-Undang Pembangunan Jangka Menengah, yang tentunya kita berharap bisa menjadi jalan menuju Indonesia Emas di tahun 2045," kata dia.

Editor: Puti Aini Yasmin