Pemerintah Perluas Subsidi Motor Listrik, Bahlil: Berlaku untuk Umum

JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah akan memperluas subsidi motor listrik untuk mendorong implementasi transisi energi melalui ekosistem kendaraan listrik.

Hal itu, menjadi salah satu pembahasan dalam rapat evaluasi implementasi ekosistem kendaraan listrik yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Kepresidenan pada hari ini, Senin (31/7/2023).

Kementerian ESDM Bakal Berantas Tambang Ilegal di Bangka Belitung dan IKN

Dalam rapat tersebut, pemerintah merumuskan beberapa langkah-langkah komprehensif terkait regulasi dan insentif untuk kendaraan listrik, termasuk penerapan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

"Tadi kita bahas agar bagaimana caranya kita bisa kompetitif dengan negara-negara lain seperti Thailand dan Malaysia, karena kalau tidak kita bahas, ini pasti kita akan melakukan ketertinggalan dari negara tetangga kita," ujar Bahlil.

ESDM Beberkan Skema Baru untuk Pangkas Biaya Konversi Motor Listrik

Selain itu, juga dibahas bagaimana mendorong implementasi motor listrik. "Karena antara target kita dan realisasi itu sangat kecil sekali. Setelah dilihat kendalanya, diputuskan prosedurnya yang akan dipangkas dalam rangka memberikan kemudahan ke masyarakat untuk memperoleh motor listrik.

Terkait perluasan penerima subsidi motor listrik, lanjutnya, pemerintah sempat mempertimbangkan hanya untuk UMKM. Namun hasil evaluasi ternyata dari target 200.000 motor listrik, hanya 1 persen saja realisasinya.

Luhut Akui Butuh Upaya Ekstra Capai Target 50.000 Motor Listrik Hingga Akhir 2023

Menurut Bahlil, hal itu disebabkan ada beberapa prosedur yang nampak belum jelas, dan pembatasan pemberian subsidi motor listrik yang sebelumnya hanya ditujukan untuk UMKM.

"Kan ini konsep bukan cuma subsidi tapi untuk green ya, ini untuk Indonesia bersih, dan untuk mengurangi terhadap BBM juga, pengalihan. Jadi kami tadi mempertimbangkan setiap satu KTP, satu motor listrik. Ada pertimbangan seperti itu," ucap Bahlil.

Bahkan, dia menyebut bahwa ke depannya sepertinya tidak akan terlalu ketat untuk penerima, karena nampaknya akan dibuka untuk umum.

Mengenai skema subsidi mobil listrik, Bahlil menyebutkan detailnya ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Untuk mobil itu mobil listrik itu kan beda dengan hybrida atau fosil, angka detailnya ditentukan Kemenkeu.

"Alhamdulillah tadi kita putuskan dalam rangka percepatan pembangunan investasi di mobil listrik, sekarang kan yang sudah terjadi adalah Hyundai, yang sudah operasi akan ke depan BYD dan Wuling dan beberapa pabrik mobil lain lagi," ungkap Bahlil.

Editor: Jeanny Aipassa