Pemerintah Siapkan 3 Skenario Kebijakan Mudik Lebaran di Tengah Penyebaran Virus Corona

Aditya Pratama ยท Rabu, 25 Maret 2020 - 13:05 WIB
Pemerintah Siapkan 3 Skenario Kebijakan Mudik Lebaran di Tengah Penyebaran Virus Corona

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) terkait tengah menggodok opsi kebijakan tidak mudik Lebaran. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) terkait tengah menggodok opsi kebijakan tidak mudik Lebaran tahun 2020. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) ke penjuru Indonesia.

Juru Bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, pihaknya bersama dengan K/L lain sepakat bahwa hal yang paling utama saat ini adalah menjaga keselamatan masyarakat di tengah penyebaran corona. "Atas berbagai pertimbangan ini, kami melihat opsi kebijakan pelarangan mudik," ujar Jodi dalam keterangannya, Rabu (25/3/2020).

Jodi menjelaskan, ada tiga skenario yang tengah dibahas oleh sejumlah kementerian terkait. Pertama, bussines as usual, artinya mudik Lebaran seperti dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Kedua, meniadakan mudik gratis oleh perusahaan. Ketiga, skenario pelarangan mudik.

"Ketiga skenario itu akan segera dilaporkan kepada Presiden. Pemerintah mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat termasuk menghadapi puasa dan hari Raya Idul Fitri," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat koordinasi terkait kesiapan kebijakan tidak mudik lebaran tahun 2020 sebagai upaya pembatasan penyebaran virus corona yang tengah melanda Indonesia. 

Rapat yang digelar melalui video conference, Senin (23/3/2020) diikuti oleh sejumlah Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, BNPB, KSP, TNI, dan Polri. Dalam rapat itu dibahas berbagai skenario untuk menyikapi potensi penyebaran virus Corona ke seluruh Indonesia akibat mudik.

"Kita harus hitung berbagai skenario untuk memastikan keselamatan masyarakat ," ucap Luhut.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan akan mengeluarkan edaran bagi para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada serentak 2020 agar tidak menyelenggarakan mudik gratis sebagai sarana kampanye politik.

"Tahun 2020 akan ada Pilkada di 207 daerah. Kemungkinan para calon akan mengadakan mudik gratis dan Mendagri akan bersurat untuk melarang mudik gratis," kata Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik.

Dari sisi transportasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana akan mengambil sejumlah langkah taktis. Di antaranya melarang kendaraan dari wilayah Jabodetabek yang akan menuju wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Sementara dari sisi transportasi udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub memastikan akan memberikan layanan prima untuk pengiriman logistik serta mengurangi kuota penumpang hingga 50 persen. 

Lebih lanjut, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri akan tetap melaksanakan Operasi Ketupat. Sementara TNI akan menjaga sejumlah objek vital seperti pintu tol dalam mendukung kebijakan tidak mudik lebaran tahun 2020 ini.


Editor : Ranto Rajagukguk