Pemerintah Targetkan Penghematan Kompensasi BBM hingga Rp9,48 Triliun per Tahun, Apa Dampaknya?

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menargetkan penghematan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sebesar Rp9,48 triliun per tahun.

Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan penghematan ini dilakukan dengan mengurangi konsumsi BBM hingga 13,4 juta barel per tahun.

Wadirut MIND ID Beberkan Strategi RI Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

"Pengurangan konsumsi pertalite dan penghematan kompensasi BBM hanya dapat dilakukan melalui konversi motor berbasis BBM ke listrik," ujar Arifin, dalam MNC Forum ke-67, di Jakarta, Senin (19/12/2022).

Untuk mendorong konversi motor BBM ke listrik, Kementerian ESDM menargetkan konversi motor berbahan fosil ke listrik mencapai 6 juta sampai pada tahun 2030.

Gencarkan Sosialisasi Transisi Energi, Menteri ESDM Konvoi Moytor Listrik

"Kementerian ESDM telah menetapkan konversi motor BBM ke listrik sebesar 6 juta sampai tahun 2030 dengan manfaat mengurangi konsumsi BBM hingga 13,4 juta barel per tahun," ungkap Arifin, Senin (19/12/2022).

Dia menjelaskan, konversi ke kendaraan listrik juga mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 4,0 Juta ton. Sementara, mampu mendorong konsumsi listrik sebesar 2,6 Terra Watt hour (TWh) per tahun.

Ada Usulan Bentuk Organisasi Negara Penghasil Nikel, Ini Pesan Menteri ESDM

Konversi tersebut, lanjut Arifin, juga berkontribusi pada makro ekonomi nasional sebesar Rp84 triliun. "Memberikan multiplier effect pada ekonomi sekitar Rp84 triliun," ungkapnya.

Adapun target kendaraan listrik dalam dokumen Grand Strategi Energi Nasional dan Rancangan Net Zero Emission sekitar 2 juta kendaraan listrik roda empat dan 13 juta kendaraan listrik roda dua pada 2030.

Target tersebut didukung oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2020 tentang Percepatan Program kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi Jalan.

Ada juga Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

"Kami mendorong program KBLBB ini sebagai bagian dari transisi energi untuk mewujudkan penggunaan energi yang lebih bersih, efisien, mengurangi impor BBM, menghemat devisa serta dapat menghemat subsidi BBM," tutur Arifin.

Editor: Jeanny Aipassa