Pemerintah Wacanakan WFH untuk Atasi Polusi Udara, Ini Tanggapan Kadin DKI

JAKARTA, iNews.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menanggapi wacana pemerintah memberlakukan work from home (WFH) atau hybrid working untuk mengatasi polusi udara di Jabodetabek. 

Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta, Diana Dewi, mengatakan, penerapan WFH atau hybrid working style berpotensi menurunkan produktivitas Pengusaha Swasta dan berpotensi membuat banyak pekerjaan terbengkalai.

Baca Juga

Kementerian PU Anggarkan Rp3,88 Triliun Bangun Sekolah Rakyat di Kalteng hingga Sulsel

Saat ini, lanjutnya, para pelaku usaha tengah berjuang untuk membenahi lini bisnisnya yang terpukul dampak pandemi Covid-19. Jika WFH kembali diberlakukan, maka upaya pelaku usaha untuk bangkit akan menghadapi kendala.

"Kalau untuk secara mendadak diterapkan kepada kalangan pengusaha, tentu ini berat dan bisa jadi sebagian Pengusaha khususnya UMKM menolak," ungkap Diana kepada MPI, Jumat (18/8/2023).

Baca Juga

Atasi Polusi Udara, Ridwan Kamil Kaji WFH di Wilayah Depok, Bogor dan Bekasi

Menurut dia, bila tujuan penerapan hybrid working hanya untuk mengurangi polusi udara, ada baiknya diatur soal penerapan genap-ganjil yang diperluas. Dalam arti, tidak hanya kendaraan roda empat, tapi juga roda dua. Atau bisa juga dengan penerapan WFH mulai dari anak-anak sekolah. 

"Tentunya juga didukung sosialisasi yang massif dan himbauan kepada masyarakat untuk bisa menggunakan transportasi publik. Sebab, kalau produktifitas manusianya yang diturunkan, maka bisa banyak pekerjaan terbengkalai," ujar Diana.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan 12 Solusi Polusi Udara, Ridwan Kamil: Dilaporkan ke Presiden Akhir Agustus

Dia berharap baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Pusat bisa lebih arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan.

"Sehingga upaya mengurangi polusi udara tidak justru membuat terjadi perlambatan ekonomi, di mana saat ini padahal tengah mulai mengarah ke normal, seperti sebelum pandemi," ungkap Diana.

Editor: Jeanny Aipassa