Pengamat Nilai Pembangunan BTS hingga Satelit Satria di Pemerintahan Jokowi Perlu Dilanjutkan Prabowo

JAKARTA, iNews.id - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupaya mengikis kesenjangan akses internet di Indonesia melalui berbagai program. Mulai dari pembangunan Base Transceiver Station (BTS) hingga Setelit Satria.

Program ini lah yang dinilai Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong harus dilanjutkan oleh Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Purbaya Sebut Danantara Curcol ke DPR untuk Tekan Kemenkeu Terkait Pencairan Dana

Anthony mengatakan kinerja pemerintahan Jokowi untuk memangkas kesenjangan akses internet melalui Kemenkominfo telah berjalan baik dan sesuai rencana. Sehingga baik untuk dilanjutkan di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Ya harus dilanjutkan, dan ini sudah bagus on the track harus dilanjutkan dan lebih komprehensif lagi ke depan (pemerintahan Prabowo-Gibran)," kata Anthony saat dihubungi, Rabu (2/10/2024).

Ada Ancaman Megathrust, Kominfo Siapkan Sistem Peringatan Real Time ke WhatsApp dan TV

Diketahui, Kemenkominfo telah melakukan sejumlah upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui program pembangunan infrastruktur BTS di wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.

Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet di Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5 persen dari populasi nasional. Selain itu, koneksi 4G juga sudah mencakup 97,42 persen wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53 persen wilayah pemukiman di indonesia.

Demi Kelancaran Pilkada Serentak 2024, Begini Jalan Kominfo Perangi Hoax

"Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di Indonesia)," tuturnya.

Namun, pemerintah masih perlu meningkatkan pemerataan akses internet, khususnya di wilayah 3T. Menurutnya, pembangunan akses internet tak dilakukan hanya di Pulau Jawa, melainkan di daerah terluar sekali pun.

"Tentunya harus di kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan sebagainya. Ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat di Indonesia Timur, masyarakat yang di kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih merata juga," ujar Anthony.

Anthony menilai, pembangunan infrastruktur BTS dapat melibatkan UMKM dan pengusaha lokal. Ia pun meminta agar proyek tersebut tak dimonopoli oleh segelintir orang.