Pengendalian BBM Bersubsidi Diharapkan Tak Ada Motif Politik

JAKARTA, iNews.id - Kenaikan harga minyak dunia mengakibatkan Pertamina menaikkan harga Bahan Bakar Minyak non subsidi. Dampaknya banyak masyarakat yang biasanya mengkonsumsi BBM non subsidi beralih ke BBM subsidi. 

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan bahwa pengendalian BBM subsidi ini harus dilakukan oleh pemerintah dan Pertamina. Jika tidak dilakukan pengendalian, maka anggaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah akan semakin besar. 

Baca Juga

11,4 Juta Wisatawan Mancanegara Kunjungi Indonesia, Didominasi Turis ASEAN

"Presiden Jokowi sendiri yang meminta agar pengendalian BBM subsidi ini dilakukan. Tujuannya agar subsidi yang diberikan tepat sasaran. Sebab selama ini pengendalian BBM subsidi yang dilakukan belum tepat sasaran," kata Fahmy dalam keterangannya, Sabtu (23/7/2022). 

Pertamina memperkirakan penggunaan Pertalite mencapai 28 juta kilo liter (KL). Padahal kuotanya tahun 2022 hanya 23,05 juta KL. Hingga Mei 2022 realisasi Pertalite sudah melebihi kuotanya 23 persen. 

Baca Juga

Pertamina Bantah Kabar Beli BBM Subsidi Wajib Pakai MyPertamina per 1 Agustus 2022

Adapun untuk Solar subsidi jika tidak dilakukan pembatasan, akan terjadi over kuota sebesar 17,3 juta KL. Padahal kuota subsidi solar yang diberikan sebesar 14,91 juta KL. Sampai dengan year to date Mei 2022, realiasi Solar Subsidi sudah melebihi kuotanya hingga 11 persen