Pengusaha: Bukannya Tak Mau Bayar THR, tapi Keuangan Berat

JAKARTA, iNews.id - Isu Tunjangan Hari Raya (THR) kembali menjadi polemik menjelang Ramadan. Di tengah pandemi Covid-19, THR untuk pekerja swasta masih menjadi teka-teki apakah akan dibayarkan penuh atau dicicil.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang berharap pemerintah mempertimbangkan arus kas (cashflow) perusahaan saat menetapkan kebijakan THR untuk tahun ini. Dia menilai, kinerja perusahaan masih tertekan.

Baca Juga

Redenominasi Rupiah Bisa Perkuat Identitas Nasional dan Tekan Dolarisasi

Sarman mengatakan, insentif yang diberikan pemerintah memang membantu pelaku usaha untuk bertahan. Namun, kebijakan pembatasan sosial masih menghambat bisnis.

Dia menyarankan perusahaan yang mampu bisa membayar THR kepada pegawai secara penuh tujuh hari sebelum Idul Fitri 2021. Sementara pelaku usaha yang tidak mampu, bisa berunding dengan buruh untuk mencasri skema dan solusi yang terbaik.

Baca Juga

Tingkatkan Daya Beli, Buruh Minta THR 2021 Tak Dicicil Pengusaha

"Pengusaha bukannya tidak mau membayar THR 2021, akan tetapi memang kondisi keuangan yang sudah teramat berat akibat omzet yang turun tajam. Mampu bertahan saja sudah sangat baik," katanya, Minggu (21/3/2021).

Sarman meminta pekerja untuk memahami kondisi usaha saat ini. Dia mengakui masih ada perusahaan yang tidak terlalu terpengaruh pandemi seperti industri makanan minuman dan farmasi, sehingga memiliki kemampuan membayar THR secara penuh.

Namun, kata sebagian besar terdampak. Misalnya, industri pariwisata dan turunannya seperti hotel, restoran, mal, dan transportasi. Kemudian, sektor otomotif, properti, dan UMKM juga kesulitan.

"Kita berharap agar program vaksinasi Covid-19 berjalan lancar sehingga pemulihan ekonomi kita  bergerak lebih cepat, pasar semakin bergairah, cash flow pengusaha semakin positif sehingga nantinya pengusaha dapat membayarkan THR kepada pekerjanya," ujarnya.

Editor: Rahmat Fiansyah