Pengusaha Harap Ada Ruang Dialog bagi Perusahaan yang Tak Mampu Bayar THR Penuh

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyambut baik Surat Edaran tentang pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Namun, menurutnya dalam proses pemulihan ekonomi saat ini arus kas pengusaha belum semua sektor memiliki kemampuan.

Beberapa sektor menurut Sarman di antaranya, sektor hiburan, aneka jasa seperti EO dan usaha penunjangnya, restoran, café, hotel, kontraktor kecil menengah, UKM dan lain lain. Untuk itu, dia berharap ada ruang dialog bagi perusahaan yang tak mampu membayar penuh THR tahun ini.

Baca Juga

Ribuan Penerbangan Dibatalkan Akibat Shutdown, Ekonomi AS Kuartal IV Terancam Negatif

"Sektor ini ada kemungkinan mampu membayar THR tapi tidak penuh bahkan tidak mampu sama sekali. Bagi pengusaha yang memang tidak memiliki kemampuan agar tetap diberikan ruang untuk berdialog dan berunding untuk membuat kesepakatan sesuai peraturan yang ada. Ini hannya soal waktu, jika cash flow pelaku usaha sudah memadai tentu kewajibannya akan segera diselesaikan," ujar Sarman di Jakarta, Minggu (10/4/2022).

Sarman menambahkan, dalam kondisi ekonomi normal tentu semua sektor usaha akan memiliki kemampuan membayar THR. Namun, di tengah ketidakpastian saat ini, terdapat beberapa sektor yang masih dalam proses pemulihan.

Baca Juga

Menaker Tegaskan THR Tahun Ini Tidak Boleh Dicicil

"Dan banyak sektor usaha yang baru awal tahun dapat membuka usahanya secara penuh serta beberap sektor usaha yang selama COVID-19 juga mengalami omzet dan profit yang tidak menentu membuat cash flownya sangat tertekan," kata dia.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Minta Pengusaha Bayar Penuh THR dan Tepat Waktu

Adapun, Posko THR kegamaan yang dibentuk untuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Dinas Tenaga kerja Kabupaten/kota sebagai pusat konsultasi dan penegakan hukum diharapkan juga melayani dan menjembatani permasalahan bagi pengusaha yang tidak mampu.

"Jangan sampai pengusaha yang memang benar-benar tidak memiliki kemampuan membayar THR diberikan sanksi, ini sesuatu yang tidak adil bagi pengusaha. Keterbukaan dan transparansi menjadi dasar untuk menyelesaikan hubungan industrial yang berkaitan dengan permasalahan THR," ucap Sarman.

Baca Juga

Ini 3 Tips Alokasikan Dana THR Lebaran

Pemerintah menilai bahwa perekonomian Indonesia telah berangsur membaik. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemenaker menegaskan agar THR lebaran 2022 wajib dibayar secara penuh.

"Ini memang menjadi harapan kita semua, tapi kita jangan menampikkan teman-teman pengusaha yang memang arus kasnya belum memungkinkan membayar THR juga harus diberikan ruang. Sektor usaha tertentu hampir 2 tahun tutup, tidak mungkin baru beroperasi 4 bulan ini kondisi keuangan mereka sudah normal, ini yang menjadi perhatian pemerintah," ucapnya.