Pengusaha: Kami Mohon Jangan Ada Pemaksaan Jika Perusahaan Tak Mampu Bayar THR

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menetapkan perusahaan wajib dibayar paling lambat seminggu sebelum Lebaran. Aturan itu berlaku di seluruh Indonesia.

Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 12 tahun 2021 yang mengacu keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan. SE tersebut menegaskan perusahaan wajib membayarkan THR secara penuh paling lambat H-7 Hari Raya Keagamaan.

Baca Juga

Trump Terancam Bayar Ganti Rugi Rp2.800 Triliun jika Tarif Resiprokal Batal

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, tak semua perusahaan mampu membayar THR di tengah pandemi. Apabila ada perusahaan tak mampu, maka perundingan bipartit antara perusahaan dan serikat buruh perlu dilakukan.

"Kami mohon tidak ada pemaksaan dari pihak organisasi pekerja dan pekerja apabila didapati perusahaan tidak mampu membayarkan secara full tahun ini," katanya kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (21/4/2021).

Baca Juga

Ekonomi Membaik, Buruh Minta Perusahaan Tak Cicil THR

Menurut Diana, situasi ekonomi saat ini belum pulih 100 persen. Ada beberapa sektor usaha yang sudah bisa pulih secara cepat, namun tak sedikit juga yang masih berjuang bertahan hidup. Jadi tidak dapat digeneralisasi seluruhnya.

"Pengusaha pada dasarnya tetap berkomitmen untuk dapat membayarkan THR untuk tahun ini dengan jumlah full, namun saya sangat paham apabila ada sebagian pengusaha yang tidak dapat melakukannya," ucapnya.

Diana yakin serikat pekerja dan pekerja mengerti situasi yang dihadapi perusahaan. Hal ini berdasarkan pengalaman upaya negosiasi yang terjadi selama ini soal pembayaran THR.

"Untuk kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi baik atau tidak dari pekerja pasti bisa mengetahuinya. Jadi saya berpendapat isu ini agar tidak selalu dieembuskan menjelang hari raya. Kita serahkan saja pada hasil musyawarah di tingkat bipartit," ucapnya.

Editor: Rahmat Fiansyah