Pengusaha Nilai Kebijakan Hilirisasi Bermanfaat, Dukung Pemerintah Abaikan Permintaan IMF

JAKARTA, iNews.id - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat bermanfaat, mulai dari peningkatan investasi, lapangan pekerjaan, dan neraca dagang Indonesia. Karena itu, pemerintah diminta mengabaikan permintaan Dana Moneter Internasional (IMF) mencabut larangan ekspor nikel.

Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari menganggap, yang dilakukan IMF terkait kebijakan Indonesia tidak tepat. Pasalnya, selain sebagai negara berdaulat, hilirisasi juga upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjadi negara maju.

Mendag Akan Temui Menteri UMKM, Cari Solusi untuk Pedagang Thrifting Ilegal

"Lihat saja ketika hilirisasi diterapkan, realisasi investasi meningkat, dan berhasil menciptakan lapangan kerja. Neraca dagang kita juga surplus dari kebijakan ini," kata dia dalam keterangannya, dikutip Minggu (2/7/2023).

Adapun realisasi investasi di sektor industri logam dasar meningkat pesat. Pada 2019, realisasi investasi di sektor tersebut hanya Rp61,6 triliun, namun pada tahun lalu melonjak signifikan menjadi Rp171,2 triliun.

IMF Minta RI Cabut Larangan Ekspor Nikel, Bahlil Tegaskan Jangan Ikut Campur

“Dengan investasi yang meningkat pesat, lapangan pekerjaan otomatis terbuka khususnya di sektor pertambangan dan industri logam dasar,” ujarnya.

Melansir data Kementerian Investasi, terjadi pertumbuhan penciptaan lapangan kerja di sektor tersebut sebesar 26,9 persen selama empat tahun terakhir, begitu juga dengan neraca dagang Indonesia. Setelah kebijakan hilirisasi digalakkan, neraca dagang surplus 54,5 miliar dolar AS.

IMF Minta Indonesia Tak Larang Ekspor Mineral Mentah, Ini Respons Luhut

Menurutnya, kebijakan hilirisasi yang dilakukan Presiden Jokowi benar-benar bermanfaat bagi perekonomian dalam negeri. Karena itu, dia mendukung, dan meminta pemerintah mengabaikan rekomendasi yang diberikan IMF.

"Indonesia tidak bisa didikte. Apalagi soal urusan kebijakan yang tujuannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju," ucap Akbar.

IMF sebelumnya memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia dalam dokumen 'IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia'. Dalam dokumen tersebut, IMF menyampaikan bahwa kebijakan Indonesia seharusnya berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut serta mempertimbangkan dampaknya terhadap wilayah lain.

Dengan alasan itu, IMF menyarankan Indonesia mempertimbangkan larangan ekspor nikel secara bertahap. Bahkan, juga tidak memperluas pembatasan ekspor ke komoditas lainnya.

Editor: Jujuk Ernawati