Peringati Hari Koperasi Nasional, Teten Sebut Ada 8 Koperasi Gagal Bayar Senilai Rp26 Triliun

BANDUNG, iNews.id - Memperingati Hari Koperasi Nasional ke-75, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya perbaikan dan penguatan ekosistem kelembagaan koperasi. Dia menyebut, salah satu langkah untuk mereformasi ekosistem kelembagaan koperasi adalah dengan merevisi Undang-Undang Perkoperasian agar semakin relevan dengan perkembangan zaman.

"Kita akan memperkuat ekosistem kelembagaan koperasi agar mampu menghadirkan ekosistem bisnis koperasi yang dinamis, adaptif, dan akomodatif,” ujar Teten Masduki dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Ekosistem Perkoperasian sekaligus Pengesahan Universitas Koperasi Indonesia di Bandung, Selasa (12/7/2022).

Baca Juga

Rupiah Hari Ini Ditutup Melemah, Tembus Level Rp16.717 per Dolar AS

Teten menambahkan, sampai saat ini ekosistem kelembagaan koperasi belum sepenuhnya ideal. Hal ini terindikasi dari masih adanya koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah yang mengalami gagal bayar bahkan yang terkini ada 8 koperasi dengan nilai gagal bayar mencapai sebesar Rp26 triliun.

Jika dibandingkan dengan perbankan yang memiliki lembaga pengawasan, koperasi dikatakan memiliki aturan untuk mengatur dan mengawasi diri sendiri. Hal inilah yang kemudian membuat KSP mengalami permasalahan gagal bayar ini.

Baca Juga

Jokowi Minta Koperasi Bangun Pabrik Minyak Makan Merah, untuk Apa?

"Dalam praktiknya, banyak KSP yang menjadi shadow banking, bukan lagi koperasi. Jadi kebanyakan koperasi ini didirikan oleh usaha besar. Bukan lagi konsep usaha dari orang kecil. Ini enggak bisa kita biarkan, harus kita atur kalau tidak nanti koperasi akan semakin rusak," kata dia.

Teten menekankan bahwa saat ini koperasi harus masuk ke dalam semua sektor, bukan hanya simpan pinjam. Maka dari itu, KemenKopUKM saat ini juga tengah mengembangkan koperasi yang bergerak di sektor riil.

Baca Juga

Ini Alasan Koperasi di Sukabumi Kesulitan Keuangan untuk Bayar Nasabah

Teten menilai, di dalam struktur ekonomi yang didominasi usaha mikro atau mencapai 97 persen dengan omzet Rp2 miliar ke bawah per tahun ini kebanyakan bergerak di sektor usaha pertanian, fesyen, kuliner, dan lainnya.

Baca Juga

Anggota Koperasi di Sukabumi Akan Lapor Ke Jokowi agar Uang Miliaran Kembali

Dalam hal ini, koperasi-koperasi memiliki potensi besar untuk mengkonsolidasi atau mengagregasi usaha kecil ini untuk masuk ke dalam skala ekonomi.

"Termasuk di sektor pertanian, misalnya suplai sayuran dan buah dari petani kecil perorangan itu susah sekali sehingga muncul tengkulak. Ini tidak bagus buat kesejahteraan petani. Butuh agregator dan Koperasi bisa mengambil bagian," ucapnya.

"Kita sudah membuat piloting konsep corporate farming melalui koperasi. Saat ini kita coba produk hortikultura dan kelapa sawit. Mudah-mudahan kalau lancar petani yang bergabung di koperasi dengan luas 1.000 hektare bisa membangun koperasi sawit yang menghasilkan minyak makan merah," sambungnya.

Menurutnya, saat ini koperasi harus mengubah pola pikir mereka karena jika tidak, koperasi hanya akan mengalami penuaan dan tidak bisa mengikuti bisnis yang modern.

Editor: Aditya Pratama