Pertashop Sepi Pembeli karena Tak Jual BBM Subsidi, Begini Penjelasan Bos Pertamina

JAKARTA, iNews.id - PT Pertamina (Persero) tidak mengizinkan Pertashop menjual Pertalite yang merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. SPBU mini itu diketahui hanya diperbolehkan menjual Pertamax yang notabene merupakan BBM nonsubsidi. 

Perkara ini menarik perhatian Komisi VI DPR RI, karena ditemukan sejumlah permasalahan. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal mengatakan, ada pengelola Pertashop di daerah yang mengeluh karena sepi peminat. 

Baca Juga

Soal WFA di Akhir Tahun, Apindo: Tidak Semua Pekerjaan Bisa Terapkan

Hal ini lantaran pembeli memilih mengisi Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) dengan harga lebih murah dibandingkan Pertamax di Pertashop. 

"Ada keluhan pengusaha di daerah yang membangun Pertashop baru, mereka tak bisa jual (BBM) subsidi, mereka merasa pom-nya sepi," ujar Hekal saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan manajemen Pertamina di Jakarta, Rabu (6/7/2022). 

Baca Juga

Dirut Pertamina Sebut Ada Misinformasi soal Kegaduhan Aplikasi MyPertamina

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, larangan Pertashop menjual Pertalite sesuai dengan regulasi. Di mana, BBM bersubsidi diatur secara ketat oleh negara. 

Baca Juga

Siap-siap, Pertamina Segera Pastikan Kriteria Mobil dan Motor Penerima BBM Subsidi

Aturan tersebut sekaligus menjadi dasar hukum penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Nicke mencatat kuota hingga penyaluran Pertalite dan Solar subsidi dikontrol pemerintah. Artinya, BBM subsidi tidak dapat dijual bebas. 

"Kenapa Pertashop tak boleh jual ini, karena memang yang (BBM) subsidi itu regulated kan. Di mana yang dapat kuota, berapa besar kuotanya, ke mana penyalurannya itu pemerintah tetapkan," ucap Nicke.

Baca Juga

Bos Pertamina Sebut Kriteria Mobil dan Motor Penerima BBM Subsidi Terbit Bulan Ini

Meski demikian, Nicke mengaku sudah ada pembahasan perlu atau tidaknya Pertashop menjual Pertalite, khususnya mekanisme penyalurannya. Hal ini dibahas antara Pertamina dan Kementerian ESDM.

Editor: Aditya Pratama