Prabowo Cuma Bangun Jalan Tol 13 Km di 2025 Buntut Efisiensi Anggaran

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu kementerian yang terimbas kebijakan efisiensi anggaran di 2025. Anggaran dipangkas menjadi Rp29,57 triliun dari pagu awal Rp110,95 triliun.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, anggaran Rp29,57 triliun itu dibagi untuk 10 unit kerja. Salah satunya Ditjen Bina Marga yang mendapat pagu anggaran Rp12,48 triliun.

Kadin Dorong Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen Lewat Cara Ini

"Dalam surat Menteri Keuangan soal efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025 maka pagu alokasi anggaran Kementerian PU 2025 yang sebesar Rp110,95 triliun diwajibkan untuk dilakukan efisiensi sebesar Rp81,38 triliun," ujar Dody dalam Raker bersama Komisi V DPR, Kamis (6/2/2025).

Adapun anggaran itu akan digunakan Ditjen Bina Marga untuk membangun 13 km jalan tol. Selain itu, juga digunakan untuk pembangunan jalan baru 63 km, peningkatan kapasitas jalan 342 km, pembangunan dan duplikasi jembatan 1.096 meter serta pembangunan flyover/underpass sepanjang 242 meter.

Efisiensi Anggaran, Kementerian PU Hapus 10 Program Kerja hingga Kurangi Layanan Perkantoran

Dody menjelaskan, 10 program kerja Kementerian PU akan dihapus imbas efisiensi anggaran 2025. pembatalan kegiatan tersebut mencakup kegiatan fisik pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan yang tidak menjadi prioritas.

"Efisiensi anggaran tahun 2025 kami telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik single years dan multi years contract baru dan pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas," ucap Dody.

Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp81 Triliun di 2025, Pembangunan Infrastruktur Terganggu

Dody merinci 10 program yang akan dibatalkan imbas efisiensi anggaran, di antaranya pembatalan kegiatan fisik Single Years Contract (SYC) dan Multi Years Contract (MYC) baru yang bersumber dari rupiah murni; pembatalan pembelian alat baru; penggunaan dana tanggap darurat selektif dan efisien.

Kemudian, pembatasan perjalanan dinas, baik dinas dalam dan luar negeri secara sangat selektif; paperless office atau pengurangan belanja ATK secara signifikan; peniadaan kegiatan seremonial, antara lain Hari Bakti Kementerian PU, Hari Air, Hari Jalan, Hari Habitat Dunia.

Kemudian, peniadaan rapat/seminar luring, mencakup pelaksanaan rapat kerja, rapat koordinasi, diseminasi, seminar, sosialisasi dan sejenisnya secara daring, peniadaan belanja kehumasan kurang prioritas mencakup pencetakan banner dan spanduk, pengadaan seminar kit.

Tidak hanya itu, Dody juga menyampaikan efisiensi belanja operasional mencakup layanan perkantoran, pemeliharaan dan perawatan, hingga sewa kendaraan; dan terakhir efisiensi belanja non-operasional seperti honor output kegiatan, jasa konsultan, dan kajian/analisis.

Editor: Rizky Agustian