Presiden Jokowi Rayu Belanda Hapus Aturan Diskriminasi Sawit RI

JAKARTA, iNews.id - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte. Pertemuan dilakukan di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India pada Sabtu (09/09/2023).

Dalam kesempatan itu, kedua pemimpin membahas sejumlah kerja sama antarkedua negara, yakni dalam bidang pembangunan dan ekonomi.

Dirjen Pajak Terapkan Strategi Khusus Demi Kejar Target Penerimaan di Sisa Tahun 2025

Presiden Jokowi menyebut bahwa ASEAN telah menyepakati Belanda menjadi mitra pembangunan ASEAN yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kerja sama ASEAN dengan Belanda.

“Walaupun prosesnya tidak mudah, namun akhirnya dapat disepakati. Saya berharap, ini akan lebih majukan kerja sama ASEAN dengan Belanda,” ujar Presiden dikutip Minggu (10/9/2023).

Bertemu Macron, Jokowi Apresiasi Investasi Prancis di IKN Nusantara

Kemudian, dalam bidang ekonomi, Presiden Jokowi berharap kepada PM Rutte agar Belanda dapat memberi dukungan kepada Indonesia untuk mengembangkan teknologi rendah karbon. Tak cuma itu, ia juga berharap Belanda menghapus aturan diskriminasi sawit RI di EU Deforestation Regulation.

Pulang dari India, Jokowi Akan Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung

“Saya juga berharap, Belanda dapat dukung pengembangan teknologi rendah karbon dan konversi PLTU ke energi terbarukan sebagai tindak lanjut kerja sama JETP serta mendorong penghapusan EU Deforestation Regulation agar tidak diskriminasi komoditas utama Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga turut menyambut baik investasi Belanda untuk membangun Center of Excellence di Kota Surakarta hingga rencana penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi dalam bidang energi baru terbarukan dan iklim.

“Saya menyambut baik investasi Belanda untuk pembangunan Center of Excellence di Solo dan rencana penyelenggaraan Renewable Energy and Climate Summit,” kata dia.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi meminta dukungan PM Rutte terhadap proses pendaftaran Indonesia sebagai anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Jokowi menyebut saat ini Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi ekonomi yang sejalan dengan persyaratan OECD.

“Indonesia telah ajukan aplikasi keanggotaan OECD dan telah lakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan OECD,” tutur dia.

Presiden Jokowi turut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Editor: Puti Aini Yasmin