PT Kampoeng Kurma Jonggol Berstatus Pailit

BOGOR, iNews.id - Masih ingat Kampoeng Kurma Jonggol? Perumahan syariah yang pernah menghebohkan lantaran dituduh investasi bodong itu kini resmi berstatus pailit.

Status pailit ini disandang oleh PT Kampoeng Kurma Jonggol setelah proposal rencana perdamaiannya ditolak oleh para kreditur. Untuk diketahui, sebelum pailit PT Kampoeng Kurma Jonggol telah resmi berstatus penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU.

Baca Juga

Akurasi Masih Jadi Tantangan, AI Dinilai Belum Bisa Gantikan Google

“Proposal yang diajukan oleh debitur ditolak para krediturnya dan juga berdasarkan rekomendasi dari hakim pengawas, sehingga PT Kampoeng Kurma Jonggol pailit," kata Direktur Eksekutif LBH Konsumen Jakarta, Zentoni, yang menjadi Kuasa Hukum Pemohon dari perkara ini, Rabu (26/5/2021).

Gugatan PKPU PT Kampoeng Kurma Jonggol diajukan oleh Topan Manusama dan Dwi Ramdhini selaku Pemohon PKPU. Mereka membeli dua kavling tanah seharga masing-masing Rp78.500.000 dan telah dibayar lunas akan tetapi gagal serah terima oleh PT Kampoeng Kurma Jonggol.

Baca Juga

Tawarkan Investasi Bodong, Perempuan Cantik Ini Tipu Pengusaha hingga Rp48 Miliar 

Dalam putusannya, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan PKPU terhadap PT Kampoeng Kurma Jonggol paling lama empat puluh lima hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Selain memutuskan PT Kampoeng Kurma Jonggol dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) selama 45 hari, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga mengangkat tiga orang Pengurus yaitu Fransiscus Xaverius Wendhy Ricardo Pandiangan, Delight Chyril dan Eclund Valery, yang kesemuanya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

“Selanjutnya terkait kewenangan terkait aset PT Kampoeng Kurma Jonggol atau bundel pailit ada di tangan kurator yang telah ditunjuk oleh hakim PN Jakpus,” ucap Zentoni.

Belum ada keterangan resmi dari Kampoeng Kurma. Upaya iNews.id untuk mengonformasi kuasa hukum perusahaan properti itu belum terjawab.

Bareskrim Polri sebelumnya telah memeriksa puluhan orang terkait kasus dugaan investasi properti bodong PT Kampoeng Kurma tersebut. Penyidikan menindaklanjuti laporan Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai adanya investasi properti bodong pembelian lahan kavling yang dilakukan oleh PT Kampoeng Kurma pada awal 2020

Menurut Bareskrim Polri, Kampoeng Kurma tidak memiliki izin usaha perantara perdagangan properti. Namun belum ada tersangka dalam kasus ini.

Editor: Zen Teguh