Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Rosan Ungkap Progres Negosiasi Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh dengan China
Advertisement . Scroll to see content

RI-China Belum Tetapkan Nilai Pembengkakan Kereta Cepat, Ini Kata Stafsus Menteri BUMN

Jumat, 03 Februari 2023 - 16:48:00 WIB
RI-China Belum Tetapkan Nilai Pembengkakan Kereta Cepat, Ini Kata Stafsus Menteri BUMN
Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga memberikan penjelasan soal RI-China yang belum tetapkan nilai pembengkakan kereta cepat.
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Indonesia dan China belum menetapkan nominal pembengkakan biaya (cost overrun) Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) meski proyek ditargetkan selesai pada pertengahan tahun ini. Menurut Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, Indonesia dan China masih bernegosiasi. 

Negosiasi kedua pihak sudah dilakukan sejak akhir 2022. Sementara menurut data sementara, biaya kereta cepat Jakarta-Bandung bengkak hingga 1,176 miliar dolar AS atau setara Rp16,8 triliun. 

Diskusi kedua negara sempat alot karena konsorsium China menolak perhitungan cost overrun yang diberikan  PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Penolakan itu karena China tidak mengakui biaya dari PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia Tbk, hingga soal pajak.

"Pasti nanti ada kesepakatan. Tunggu saja, namanya negosiasi. Tidak ngaruh ke timeline karena sudah ada komitmen kemarin waktu G20 antara Xi Jinping dan Pak Jokowi," kata Arya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jumat (3/2/2023).

Dia menuturkan, pembengkaan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung  terletak pada sejumlah komponen, seperti harga lahan hingga persoalan frekuensi. Adapun harga lahan di Indonesia cenderung naik setiap 3 bulan. Kondisi ini berbeda dengan di China, di mana pemerintah dapat mengendalikan harga lahan. 

"Saya kasih contoh, kalau di China itu mana ada kenaikan harga tanah? Kalau sudah ditetapkan, mau 10-20 tahun proyek harganya segitu. Kalau Indonesia, 3 bulan sudah berubah. Mereka (China) menganggap harusnya pemerintah bisa mengunci harga tanah, ya enggak bisa, kondisinya berbeda," tutur dia.

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut