Selain Pesangon, Eks Karyawan Merpati Tuntut Dana Pensiun Rp20 Miliar

JAKARTA, iNews.id - Paguyuban eks pilot PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) mengklaim dana pensiun (dapen) eks karyawan Merpati yang belum dibayarkan mencapai Rp20 miliar. Total ini merupakan keseluruhan dapen dari 1.233 orang. 

Tim Advokasi eks karyawan Merpati, David Sitorus mengatakan, kewajiban Merpati atas dapen eks karyawan yang harus dibayarkan berada di kisaran Rp14 miliar hingga Rp20 miliar. Dana ini tertunggak sejak 2014 lalu. 

Baca Juga

Kemenperin Mulai Siapkan Skema Insentif Industri Otomotif, Ada Buat Motor Listrik?

"Dana pensiun Rp14 miliar hingga Rp20 miliar yang belum terbayarkan kepada 1.233 orang," ujar David kepada wartawan di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, dikutip, Jumat (24/6/2022).

Selain dana pensiun, total pesangon eks karyawan Merpati juga mencapai Rp318 miliar. David mencatat nilai pesangon ini berpotensi mengalami penundaan, bahkan tidak dibayarkan debitur bila diproses melalui kurator dengan menggunakan hukum kepailitan. 

Baca Juga

Eks Karyawan Merpati Khawatir Pesangon Tak Dibayar, Nilainya Capai Rp318 Miliar

"Bisa saja aset-aset yang dijual, nantinya karyawan ditempatkan pihak nomor tiga bisa saja pembayaran itu tidak ada pembayarannya. Apabila pertemuan nanti diserahkan ke dalam kurator dan hukum pailit klien kami bukan prioritas karena dia akan ditempatkan di bawah kreditur separatis," ucapnya.

Kewajiban Merpati Airlines kepada pihak ketiga, termasuk pesangon eks karyawan akan diselesaikan dari penjualan seluruh aset perusahaan. Proses penjualan aset melalui mekanisme lelang.

Baca Juga

Merpati Airlines Dinyatakan Pailit Setelah 8 Tahun Tak Beroperasi, Pengamat: Terlalu Banyak Pertimbangan Politis

Langkah ini sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan memperhatikan aspek keadilan bagi seluruh pihak. Di mana, seluruh pihak diharapkan dapat menghormati dan mendukung proses hukum yang berlangsung.

Baca Juga

Merpati Airlines Pailit, Asetnya Akan Diapakan?

Hukum kepailitan, lanjut David, membuat posisi eks karyawan Merpati di bawah kreditur separatis. Posisi ini dinilai tidak menjadi prioritas debitur. Begitu aset perusahaan dijual, maka negara akan memenuhi kewajiban terlebih dahulu pada pihak-pihak yang memegang agunan. 

Pihak yang dimaksud adalah PPA, PT Bank Mandiri Tbk, PT Pertamina (Persero), dan kreditur Merpati lainnya. 

Baca Juga

PN Surabaya Kabulkan Permohonan PPA, Merpati Airlines Dinyatakan Pailit

"Nah makanya kita lihat ini mau seperti apa. Saya tidak bisa berbicara lebih tapi saya berharap omongan statement Bapak Erick Thohir ini penuh dengan ketulusan hati, karena PPA ini kan adalah penerima mandat juga dari menteri BUMN dan menteri keuangan," ucapnya.

David berharap, hasil pemberesan atau penjualan aset Merpati diprioritaskan bagi pembayaran pesangon eks karyawan perusahaan. Dia menyarankan pemerintah bisa memenuhi kewajiban dengan memberi dana talangan terlebih dahulu. 

"Sekarang aset-aset ini kan di tangan pemerintah dan pemerintah bisa jual, ya buat aja dana talangan dulu seperti kasus Lapindo, kasus Jiwasraya negara menurunkan Rp22 triliun kok untuk konsumen-konsumennya tanpa peradilan segala macam," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama