Siap-siap! Pemerintah bakal Larang Penjualan Google Pixel di RI

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian akan melarang jual-beli produk handphone keluaran Google Pixel di Indonesia. Hal ini dikarenakan produk tersebut belum memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

"Selain iPhone 16 series, kami tambahkan lagi ada juga produk lainnya, yakni produk dari google yaitu google pixel. Kami sampaikan bahwa sepanjang produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yg sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan di indonesia," kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di gedung Kemenperin, Kamis (31/10/2024)

Tingkatkan Infrastruktur Transportasi, Layanan KA Logistik dan Kapal Roro Resmi Beroperasi

Febri menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki oleh Kemenperin, jumlah produk Google Pixel yang masuk sepanjang tahun 2024 lewat barang bawaan dan barang kiriman hampir mencapai 22.000 unit.

Ia menyampaikan, produk Google Pixel yang tidak memiliki TKDN ini masuk dari awal Januari 2024 hingga Oktober. Untuk itu, Ferbri mengimbau masyarakat tidak memperjualbelikan produk tersebut.

Kemenperin Catat 9.000 iPhone 16 Masuk RI lewat Jalur Bawaan Penumpang, Nggak Boleh Dijual!

"Tentu kami akan memantaunya dan kalau seandainya ada dia memperjualbelikan, kami akan meminta kementerian/Lembaga atau penegak hukum untuk menindaknya karena itu adalah kegiatan illegal," tuturnya.

Duh! Kemenperin Sebut iPhone 16 Ilegal di RI, Apa Alasannya?

Febri menjelaskan, kebijakan TKDN diberlakukan demi mendorong keadilan bagi semua investor yang melakukan investasi di Indonesia. Hal ini juga untuk memperkuat industri dalam negeri.

Ia menambahkan, pihaknya akan menonaktifkan Mobile Equipment Identity (IMEI) terhadap barang tersebut. Kemenperin juga berkodinasi dengan kementerian terkait untuk melarang aktivitas jual-beli baik toko offline maupun di online.

"Terkait dengan toko offline, kami meminta Kemendag menindaknya dan juga kami mempersilakan penegak hukum untuk menindaknya karena hal tersebut dilarang.

Untuk yang online, kami minta Kominfo untuk melarang karena menayangkan penjualan atau penawaran barang ilegal di marketplacenya dan kami meminta agar yang sudah tayang di market place tersebut untuk di-takedown,” ucap Febri.

Editor: Puti Aini Yasmin