Siap-siap, Program Kartu Prakerja Offline akan Dibuka di Kuartal I 2023

"Dengan Skema Normal ini, metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid serta insentif yang diberikan akan dilakukan penyesuaian," ujar Airlangga.

Program Kartu Prakerja Lanjut ke 2023 tapi Ada Penyesuaian Skema, Jadi Seperti Apa?

Dia memaparkan, Program Kartu Prakerja telah menjadi satu-satunya program Government to People yang paling masif di Indonesia. Inklusivitas Program Kartu Prakerja yang menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilannya. Pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan program ini juga sejalan dengan kondisi pandemi yang sedang dihadapi.

Inklusivitas Program Kartu Prakerja telah menjangkau sekitar 3 persen penyandang disabilitas, 2,9 persen Pekerja Migran Indonesia, 47,59 persen penerima dari 212 Kabupaten/Kota lokus prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2020-2022, 19 persen berpendidikan SD atau sederajat, dan 49 persen perempuan. Di tahun 2022, sedikitnya sekitar Rp8,72 triliun insentif telah disalurkan.

“Yang daftar lebih dari 40 juta, yang diterima sekitar 16,4 juta. Semuanya dari 514 kabupaten/kota. Artinya, selama pandemi kita bisa melihat bahwa infrastruktur digital kita relatif merata," ungkap Airlangga.

Dia menjelaskan, dari kuota yang diberikan ke daerah-daerah itu bisa terisi, dengan demikian sifat inklusif kartu prakerja menjadi tinggi. Dari 514 kabuoaten/kota, sekitar 212 kabupaten/kota diantaranya merupakan daerah miskin, sehingga target menjangkau banyak pihak dengan teknologi digital bisa diwujudkan.

Penyelenggaraan kartu pekerja dilakukan 100 persen secara online, sehingga dapat menjangkau dengan sangat luas. Pemanfaatan teknologi digital juga digunakan untuk pendaftaran, penyaringan peserta, hingga penyelenggaraan pelatihan. Terlebih di masa pandemi, pelatihan dilaksanakan 100 persen secara online, menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.

“(Kartu Prakerja) menjadi program dengan platform teknologi. Karena apabila dengan sistem analog atau manual, tidak mungkin ada satu kementerian bisa meng-handle pendaftaran 40,8 juta dan memprosesnya. Jadi kalau tidak menggunakan digital, tidak menggunakan AI, ini tidak bisa. Termasuk juga bagaimana menyeleksi inclusiveness, kalau kita tidak menyaring dengan teknologi, tentu akan sulit,” ungkap Airlangga.

Editor: Jeanny Aipassa