Soal Rempang Eco City, Bahlil: Tidak Semua Negara Suka Indonesia Kalau Ini Jalan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa tidak semua negara suka proyek pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI.

"Saya setuju dengan Pak Harris (Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP) tadi tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini (proyek Rempang Eco City) jalan," ucap Bahlil di Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

China Cabut Larangan Ekspor Material Teknologi Penting ke AS

Bahlil bahkan melontarkan pertanyaan kepada seluruh peserta rapat terkait dengan pembentukan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang sengaja dibentuk untuk menjadi kawasan yang dapat mengimbangi Singapura. Namun, selalu ada hambatan yang datang saat pihaknya mau membangun proyek berskala besar.

"Saya mau tanya, apa sih yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir, ada apa dibalik ini semua, setiap kita mau bangun besar di sana (BP Batam) ada saja, ada saja," ujar Bahlil.

Pengembangan Pulau Rempang, Mahfud MD Sebut 80 Persen Warga Sudah Setuju

Bahkan saat terjadi konflik di Rempang, Bahlil heran ada warga negara asing (WNA) yang ikut mempublikasikan di platform media sosial. Padahal menurutnya tidak ada hubungannya masalah tersebut dengan WNA.

Presiden Jokowi Utus Menteri Investasi terkait Bentrokan di Pulau Rempang

"Ada bule yang ngomong-ngomong tentang itu tuh, itu viral di TikTok itu, agak merisaukan kita juga, ngapain dia boleh ngurus negara kita, ada apa di situ," kata dia.

Meski demikian, Bahlil tetap mengakui bahwa salah satu sebab terjadinya konflik di Rempang karena pemerintah masih belum menjalankan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Maka dari itu, ia mengatakan bahwa hal ini adalah tanggung jawabnya.

"Sosialisasinya belum berjalan baik harus diakui, dan kemarin bapak Presiden sudah memerintahkan kepada saya untuk turun langsung. Ya itu memang tanggung jawab sebagai menteri dari anak kampung," tutur Bahlil.

Di sisi lain, menurutnya ada masalah terkait perizinan kepada 6 perusahaan yang digarap oleh BP Batam di lokasi tersebut.

"Wilayah ini pernah diberikan izin 6 perusahaan, aku jujur aja di dalam ini, di mana izin itu setelah ditengarai diusut-usut bahwa ada terjadi kekeliruan prosedur, maka kemudian dicabut. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua ," tutup dia.

Editor: Puti Aini Yasmin