Pengembangan Pulau Rempang, Mahfud MD Sebut 80 Persen Warga Sudah Setuju

JAKARTA, iNews.id - Menko Polhukam Mahfud MD kembali menanggapi soal pengembangan Pulau Rempang. Mahfud mengatakan pada tanggal 6 September 2023 telah terjadi kesepakatan antara pemerintah daerah, pengembang dan warga terdampak proyek.

Menurut Mahfud, beberapa bentuk kompensasi akan diberikan kepada warga yang terdampak. Salah satunya adalah pemberian tanah seluas 500 meter persegi kepada setiap kepala keluarga.

Baca Juga

6 Kartel Narkoba Paling Berbahaya di Meksiko, Salah Satunya Los Zetas yang Didirikan Mantan Pasukan Elite

Selain itu, juga akan dibangun rumah dengan luas 45 meter persegi untuk setiap kepala keluarga dengan nilai kompensasi sebesar Rp120 juta. 

"Besar lho itu (ganti ruginya), daerah terluar," kata Mahfud di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (12/9/2023). 

Baca Juga

KPK Panggil Cak Imin, Mahfud MD: Bukan Politisasi Hukum, Hanya Diminta Keterangan

"Nah semuanya sudah disepakati, rakyatnya sudah setuju dalam pertemuan tanggal 6 itu, yang hadir di situ rakyatnya sekitar 80 persen sudah setuju semua," tambah Mahfud.

Mahfud menjelaskan, warga terdampak akan direlokasi ke daerah terdekat yang berada di sekitar pesisir pantai. Para warga akan mendapatkan tanah seluas 500 meter persegi, dengan total jumlah 1.200 kepala keluarga. 

"Ini akan dilakukan di atas tanah seluas 2.000 hektare. Jadi, kesepakatan MoU mencakup penggunaan 17.500 hektar untuk investasi, dengan 2.000 hektare digunakan untuk pengembangan usaha dan 1.200 kepala keluarga menerima kompensasi dalam bentuk ganti rugi dan relokasi," ujarnya.

Dia berharap aparat penegak hukum dan pihak keamanan berhati-hati dalam menangani masalah ini dan mengimbau agar memberitahu warga tentang kesepakatan kompensasi ini.