Sri Mulyani: Kalau Tambah Anggaran Subsidi BBM, dari Mana, Suruh Ngutang?
JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp198 triliun jika tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar. Namun, itu akan semakin memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Duitnya sudah disediakan Rp502 triliun, tapi habis. Pertanyaannya, 'Ibu mau nambah (anggaran subsidi BBM) atau enggak?' Kalau nambah dari mana anggarannya? Suruh ngutang?" kata dia dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8/2022).
Bendahara negara itu mengatakan, alokasi untuk anggaran subsidi dan kompensasi energi pada 2022 dipatok sebesar Rp502,4 triliun. Angka itu naik dari sebemunya yang dianggarkan sebesar Rp152,1 triliun.
Adapun penambahan anggaran dilakukan demi menahan kenaikan harga energi akibat melonjaknya harga komoditas global. Kendati demikina, tren harga minyak mentah saat ini masih terus naik.
Sementara itu, konsumsi Pertalite dan Solar diperkirakan bakal melebihi kuota. Akibatnya anggaran Rp502,4 triliun tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan subsidi dan kompensasi energi hingga akhir tahun ini.
Dia membeberkan, pemerintah awalnya mengasumsikan rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar 100 dolar AS per barrel. Namun, realisasinya di atas itu atau di level 105 dolar AS per barrel.
Sedangkan nilai tukar rupiah yang semula diasumsikan sebesar Rp14.450 per dolar AS, juga melemah menjadi Rp14.750 per dolar AS. Depresiasi rupiah ini membuat Indonesia harus membayar lebih mahal untuk impor minyak mentah.
"Itu nambah lagi karena minyaknya masih juga diimpor," ujarnya.
Menurutnya, dengan asumsi ICP 100 dolar AS per barel dan kurs Rp14.450 per dolar AS saja, harga keekonomian Solar mencapai Rp13.950 per liter. Angka itu jauh dari harga jual saat ini R 5.150 per liter.
Begitu juga dengan harga keekonomian Pertalite Rp14.450 per liter, namun dijual Rp7.650 per liter. Menurut Sri Mulyani, selisih tersebut yang harus ditanggung pemerintah dengan memberikan subsidi dan kompensasi.
"Perbedaan Rp8.300 untuk Solar dan Rp6.800 untuk Pertalite itu yang harus kami bayar ke Pertamina," ucapnya.
Terkait konsumsi BBM, berdasarkan prognosis konsumsi Pertalite hingga akhir tahun akan mencapai 28 juta kiloliter (KL). Volume itu melampaui kuota yang ditetapkan tahun ini sebanyak 23,05 juta KL.
Sementara konsumsi Solar diperkirakan mencapai 17,2 juta KL. Sedangkan kuota yang ditetapkan tahun ini hanya 14,91 juta KL.
"Jadi kalau ikuti tren (konsumsi) ini, bulan Oktober habis kuotanya (Solar). Bahkan kalau diikuti akhir September, habis kuota untuk Pertalite," tuturnya.
Editor: Jujuk Ernawati