Sri Mulyani Sebut Kebutuhan Pembangunan IKN Harus Masuk APBN

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa kebutuhan pembangunan ibu kota negara (IKN) harus masuk dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nantinya, dana tersebut akan berada di bawah anggaran pembangunan infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur, termasuk sekarang Undang-Undang (UU) IKN, harus masuk di dalam manajemen dan pengelolaan UU APBN kita ke depan," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (27/1/2022).

Baca Juga

Pangan Biru; Renjana Bangsa Pelaut yang Lama Tersesat di Darat

Sri Mulyani sebelumnya menyampaikan bahwa wacana pembiayaan pembangunan IKN bisa menggunakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 yang dianggarkan sebesar Rp455 triliun.

Namun, rencana itu diurungkan kembali karena ditentang DPR dan sejumlah pihak. Pembatalan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca Juga

HET Minyak Goreng Mulai dari Rp11.500 per Liter, Berlaku 1 Februari 2022 

Menurut Airlangga, tidak ada tema pembangunan IKN dalam anggaran PEN tahun ini dan anggaran sebesar Rp45 triliun akan dipakai dari pagu Kementerian PUPR tahun ini.

Baca Juga

Jokowi Tetapkan Panitia Seleksi BPKH, Simak Daftarnya

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan IKN belum dimasukkan ke alokasi anggaran program kerja kementeriannya pada 2022.

Basuki justru mengusulkan dana sebesar Rp46 triliun untuk pembangunan IKN ke Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk periode 2022 sampai 2024.

Baca Juga

Sekjen PDIP Hasto Sebut Ahok Jadi Kandidat Terkuat Kepala Otorita IKN Nusantara

Dia mengatakan, anggaran itu diusulkan untuk beberapa peruntukan, seperti pembangunan kantor presiden, wakil presiden dan Gedung DPR/MPR, pembangunan jalan, instalasi air baku dan minum, dan lainnya.

Editor: Aditya Pratama