Sri Mulyani Ungkap Tantangan Transisi Energi, Apa Saja?

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan sejumlah tantangan transisi energi dalam situasi global saat ini yang serba tak pasti.

Menurut dia, transisi energi sulit dicapai di tengah lonjakan inflasi yang tinggi. Bahkan transisi energi berisiko menimbulkan dampak negatif.

BNPB Tarik Utang Rp949 Miliar Buat Alat Deteksi Gempa dan Tsunami

"Dampak jangka pendek berupa kenaikan harga, dan juga transisi menuju ekonomi hijau tidaklah mudah karena juga akan berimplikasi terhadap sumber daya," ujar Sri Mulyani, dalam acara HSBC Summit 2022 'Powering the Transition To Net Zero' secara virtual, Rabu (14/9/2022).

Dia mengungkapkan, transisi energi juga dapat menimbulkan dislokasi, dan terkadang mengakibatkan peningkatan biaya hidup bagi masyarakat, terutama pada tahap transisi yang sangat awal.

Dirut PLN Ajak Investor Global Investasi di Proyek Transisi Energi Indonesia

"Risiko kenaikan biaya hidup ini kian menantang karena perekonomian dunia saat ini juga menghadapi tantangan inflasi tinggi. Harga konsumen melonjak di banyak negara, bahkan di Indonesia sendiri inflasi telah melampaui batas atas target bank sentral sebesar 4 persen," kata Sri Mulyani.

Tantangan lainnya adalah potensi kenaikan biaya hidup akibat adanya transisi energi, terutama di masa pemulihan ekonomi yang rapuh dan masih belum pulih dari pandemi Covid-19. Hal ini menjadi pilihan politik yang sulit, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga negara-negara lain.

Sri Mulyani Sebut Transisi Energi Buka Peluang Investasi Baru di Sektor Hijau

"Pemerintah butuh banyak diskusi untuk menentukan kebijakan seperti apa yang akan dipilih kelak, tapi Indonesia sendiri sudah berkomitmen mendorong target nett zero melalui proses transisi energi," ungkap Sri Mulyani.

Hanya saja, lanjutnya, hal ini tidaklah mudah karena transisi energi juga berdampak terhadap sektor pembiayaan. Dia menyebutkan bahwa alokasi per tahun untuk anggaran perubahan iklim rata-rata adalah Rp89,6 triliun. Angka ini mencakup 3,6 persen dari total pengeluaran pemerintah.

"Indonesia masih membutuhkan sekitar Rp3.461 triliun untuk mitigasi dan adaptasi iklim, atau Rp266 triliun per tahunnya, jadi alokasi APBN tiap tahun masih jauh dari total yang dibutuhkan. Maka dari itu, kita butuh bantuan dan dukungan dari semua pemangku kepentingan, tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya pemerintah sendiri," tutur Sri Mulyani.

Editor: Jeanny Aipassa