Subsidi Energi Bengkak, Masyarakat Diminta Bersiap karena RI Bukan Negara Kaya Minyak

JAKARTA, iNews.id - Beban subsidi pemerintah untuk sektor energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) menjadi yang terbesar mencapai lebih dari Rp500 tirliun. Karena itu, pemerintah harus melakukan pengaturan untuk penyaluran BBM bersubsidi. 

Menurut Ketua DPW Partai Perindo Yusuf Lakaseng, mengatasi masalah subsidi, tidak cukup dengan pemberian subsidi terus menerus kepada masyarakat. Namun harus segera dilakukan tindakan yang lebih strategis untuk menyudahi subsidi.

Baca Juga

Harga Rumah Sekunder Terdiskon di Awal 2026 Saat Inflasi RI Tembus 4,76 Persen

"Tahun depan pemerintah sudah harus memulai mempersiapkan psikologis masyarakat, bila perlu Pertalite dihapus karena daripada kepahitannya berulang," kata Yusuf dalam diskusi daring bertajuk Polemik: Untung Rugi BBM Subsidi, Sabtu (6/8/2022).

Dengan begitu, diharapkan masyarakat sudah mulai memahami harga psikologis untuk BBM. Karena menurut Yusuf, Indonesia bukan negara yang kaya minyak, di mana setiap tahun pemerintahan belanja minyak untuk masyarakat yang ditopang oleh APBN.

Baca Juga

Ini Cara BPH Migas Perketat Pengawasan BBM Bersubsidi

"Masyarakat harus bersiap bahwa Indonesia bukan negara yang kaya minyak kita hanya punya 0,02 persen dari cadangan minyak dunia," ujarnya.