Sudah Salurkan Rp25 Triliun, BTN Ajukan Tambahan Lagi ke Purbaya

JAKARTA, iNews.id - Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu meminta tambahan dana pemerintah ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebanyak Rp10 triliun. Saat ini, pihaknya telah menyalurkan seluruh dana pemerintah yang diberikan Rp25 triliun.

"Kita lagi ingin mengajukan surat, gitu ya. Tapi belum tahu disetujui atau tidak disetujui. Namanya usaha kan boleh saja. Kita pengin minta tambahan antara Rp5–10 triliun jika mungkin," kata Nixon usai RUPSLB di Kantor Pusat BTN, Selasa (18/11/2025).

Tingkatkan Infrastruktur Transportasi, Layanan KA Logistik dan Kapal Roro Resmi Beroperasi

"Kita Rp25 triliun, sudah habis. Sudah habis. Kita akhir Oktober hampir Rp24 triliun. Di awal November kemarin Rp24,7 triliun sudah habis," ujarnya melanjutkan.

Menurut Nixon, jika tambahan dana ini disetujui, akan diperuntukkan untuk mendukung sektor perumahan yang masih menunjukkan ekspansi signifikan di sekitar periode November hingga Desember 2025. Sektor perumahan mendominasi, dengan alokasi pembiayaan mencapai sekitar 70-an persen.

Bank Mandiri Telah Salurkan Rp40,7 Triliun Dana Pemerintah per September 2025

Nixon menjelaskan bahwa alokasi dana Rp25 triliun termasuk untuk pembiayaan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN. Sebab, dana tersebut harus dicairkan sebelum proses spin-off menjadi Bank Syariah Nasional (BSN) dilakukan.

Penyerapan Dana Pemerintah di Himbara Naik, Purbaya Siap Gelontorkan Uang Lagi

Namun, ia menegaskan bahwa jika tambahan dana Rp5-10 triliun disetujui, dana tersebut akan masuk ke kas BTN.

"Kalau nanti ketambahan, kan kita suratinya atas nama BTN, bukan BSN. Jadi pasti buat BTN," kata Nixon.

Terkait tren pembiayaan, Nixon menyoroti meningkatnya minat masyarakat, terutama generasi muda, terhadap hunian flat di daerah urban atau perkotaan. Hunian vertikal ini diminati karena dekat dengan tempat kerja dan sarana transportasi, serta menawarkan harga yang lebih terjangkau.

"Yang jadi tren memang sekarang anak-anak menginginkan di daerah urban, daerah perkotaan, sehingga tidak jauh dari tempat kerjanya. Atau dekat dengan sarana transportasi, tidak besar tidak apa-apa," katanya.

Menurutnya, di tengah keterbatasan lahan di Jakarta, landed house (rumah tapak) di tengah kota sudah tidak memungkinkan. Oleh karena itu, solusi hunian vertikal menjadi pilihan realistis yang kini sedang dipertimbangkan bersama pemerintah daerah untuk memungkinkan kerja sama baru dalam penyediaan rumah di pusat kota.

Editor: Puti Aini Yasmin