Susi Air Diusir Paksa dari Hanggar Malinau, Ini Tanggapan Susi Pudjiastuti

JAKARTA, iNews,id - Susi Pudjiastuti angkat bicara soal pesawat Susi Air yang diusir paksa dari Hanggar Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara). 

Sebagai pemilik Susi Air, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu, menyampaikan sangat menyayangkan kejadian pengusiran paksa maskapai Susi Air di Hanggar Malinau. 

Baca Juga

Finalisasi Legal Drafting Perjanjian Dagang RI-AS Ditargetkan Tuntas 19 Januari 2026

Susi Pudjiastuti mengatakan, Susi Air sebagai salah satu maskapai perintis terikat kontrak dengan pemerintah setempat, untuk itu pihaknya akan menempuh jalur hukum terkait pengusiran paksa. 

Menurut dia, Susi Air sudah menyewa dan menempati Hanggar Malinau selama 10 tahun dengan kontrak tahunan dan sampai saat ini tidak ada masalah dengan Pemda Kaltara. 

“Tidak ada politik. Kami sudah menjalin kerja sama dengan Hanggar Malinau dan tak ada masalah. Selama 10 tahun kami memiliki kontrak dengan hanggar tersebut dan menjadikannya base maintenance pesawat-pesawat yang melayani penerbangan di Kalimantan Utara dan sekitarnya,” ungkap Susi Pudjiastusi, dalam keterangan secara virtual, Jumat (4/2/2022). 

Dia berharap, masalah tersebut akan menemukan penyelesaian yang win-win solution bagi semua pihak, sehingga tidak ada yang dirugikan. 

Susi Pudjiastuti pun menyampaikan rasa haru sekaligus apresiasi terhadap karyawannya yang tetap berjuang menghadapi pengusiran paksa pesawat Susi Air dari Hanggar Malinau. 

“Saya melihat jadi terharu, anak buah saya struggle (berjuang), semoga semua bijak dan kebutuhan masyarakat di atas segalanya, semoga Susi Air tak harus mengorbankan keselamatan hingga harus mengorbankan pembatalan penerbangan dan juga gangguan schedule dan maintenance juga pasti terganggu,” kata Susi Pudjiastuti. 

Sementara itu, Kuasa hukum maskapai penerbangan Susi Air, Donal Fariz, mengatakan atas kejadian pengusiran paksa yang dialami maskapai itu di Hanggar Malinau, pihaknya akan menempuh jalur hukum. 
 
“Kami akan menempuh langkah hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pejabat atas tindakan sewenang-wenang,” kata Donal Fariz.

Editor: Jeanny Aipassa