Tak Diajak Diskusi, Serikat Pekerja Sebut Pensiun Dini Garuda Salahi Regulasi

Suparjo Ramalan · Selasa, 22 Juni 2021 - 10:38:00 WIB
Tak Diajak Diskusi, Serikat Pekerja Sebut Pensiun Dini Garuda Salahi Regulasi
Program pensiun dini Garuda dinilai salahi regulasi

JAKARTA, iNews.id - Dewan Pimpinan Pusat Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, atau Sekarga menyatakan program pensiun dini karyawan Garuda 2021 berpotensi melanggar hukum. Pasalnya, hal itu bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Menurut surat Sekarga yang ditujukan kepada Direktur Utama Garuda Indonesia pada 17 Juni 2021 disebutkan, dasar hukum pelaksanaan program pensiun dini adalah PKB 2018-2020. 

"Sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat 1 disebutkan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum mencapai usia pensiun normal dapat dilakukan dengan syarat telah berusia 35 tahun dan mengajukan ke perusahaan atau diusulkan perusahaan," tulis salinan surat itu dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (22/6/2021). 

Karena itu, dia menilai, keputusan program pensiun dini 2021 yang ditawarkan perusahaan penerbangan pelat merah itu dianggap menyalahi regulasi. Sekarga mengingatkan kepada direksi Garuda agar pelaksanaan pensiun dini 2021 dilaksanakan sesuai pasal 64 PKB, baik ayat 1, ayat 2, serta ayat 3 a,b, dan c. 

"Program pensiun dini tidak pernah didiskusikan dengan Sekarga. Faktanya kami diundang oleh BoD dalam pertemuan satu arah pada 19 Mei 2021, di mana dalam pertemuan 15 menit tersebut, BoD hanya menyampaikan keputusan terkait rencana pensiun dini 2021," tulis bagian lain dari surat tersebut. 

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, program pensiun dini ini merupakan kebijakan terbuka dan telah dibicarakan bersama serikat pekerja dan tidak memiliki intensi jahat di balik kebijakan tersebut.

Program pensiun dini ditawarkan dengan mengikuti aturan Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan, dan sampai saat ini sudah ada 1.099 karyawan yang mendaftar dan jumlah pilot yang mendaftar tidak terlalu banyak.

"Insya Allah mulai di bulan ini (pensiun dini) dan kita berharap sampai akhir tahun sudah bisa kita selesaikan," ujar Irfan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Senin kemarin. 

Mengenai kebijakan tersebut, Irfan menyebut bahwa pihaknya juga akan melakukan berbagai diskusi dengan karyawan untuk tindakan apa-apa saja yang perlu bersama-sama sepakati untuk dilakukan kedepannya. 

"Karena ini persoalan yang sangat penting di mana jumlah karyawan harus sesuai alat produksi," ucapnya.

Editor : Jujuk Ernawati