Terungkap Alasan Utama Garuda Indonesia Tak Dapat Penjaminan Dari PT PII

JAKARTA, iNews.id - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII mengungkap alasan utama perseroan tak dapat memberi penjaminan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Padahal, BUMN penerbangan itu tengah mengalami permasalahan likuiditas atau keuangan.

EVP Penjaminan Non-KPBU PII, Muhamad Ridho, mengatakan alasan utama Garuda tidak memperoleh penjaminan lantaran Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, tidak memberikan penugasan kepada PII.

Investasi di KEK Mandalika Tembus Rp5,73 triliun hingga Kuartal IV-2025, ITDC Siapkan Fase Pengemban

Menurut dia, meski PII diberikan mandat oleh negara untuk memberikan penjaminan atas proyek infrastruktur sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (BUPI), namun Garuda Indonesia bisa menerima penjaminan PII atas penugasan Menkeu.

Hanya saja, kata Ridho, Menteri BUMN, Erick Thohir, selaku pemegang saham mayoritas emiten dengan kode saham GIAA tidak mengajukan permintaan penjaminan kepada Menkeu.

Dia menjelaskan, bila Kementerian BUMN mengajukan penjaminan dan disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maka PII akan melakukan penjaminan kepada Garuda Indonesia.

"Garuda ini memang kebetulan untuk dapat penjaminan pemerintah yang sebagian ditugaskan kepada PIi untuk BUMN ini harus dapat, istilahnya blessing atau endorse dari Kementerian BUMN dulu. Jadi Kementerian BUMN endorse BUMN tersebut untuk meminta penjaminan kepada Kemenkeu, baru kemudian jika disetujui Menkeu, PII akan ditugaskan untuk memberikan penjaminan," ujar Ridho dalam konferensi pers, Rabu (29/12/2021).

Hingga saat ini, Kementerian BUMN belum mengarahkan Garuda Indonesia ke tahap penjaminan yang dilakukan PII. Langkah itu, sejalan dengan proses restrukturisasi keuangan yang tengah dibidik pemegang saham saat ini. Di lain sisi, ada sejumlah fiscal tools yang diberi Kemenkeukepada Garuda Indonesia.

"Sampai sekarang Garuda belum ke arah situ (penjaminan), karena memang ada beberapa, setahu kami ada beberapa fiscal tools yang diberi oleh Kemenkeuke Garuda. Tapi, saat ini dalam bentuk penjaminan ini belum ada. Nanti koordinir atau sumbernya dari Kementerian BUMN," kata Ridho.

Dia menjelaskan, PII tidak serta merta memberikan penjaminan secara mandiri kepada perusahaan pelat merah yang terkendala likuiditas. Pasalnya, perseroan menjalankan fungsinya berdasarkan penugasan dari Kementerian Keuangan.

"Jadi, Kalau KPBU semua proses permohonan itu lewat dari PII. Tapi untuk penjaminan BUMN itu prosesnya lewat Kemenkeu. Kita bantu asesmen evaluasi. Kemudian skemanya pun kita tidak bisa menjamin yang ada saat ini, kita tidak menjamin secara keseluruhan, tapi biasanya sekitar di angka 10 persen, 15 persen, dan 20 persen, sekitar itu. Jadi tergantung dari penugasan Kementerian Keuangan," ungkap Ridho.

Editor: Jeanny Aipassa