TikTok tengah Urus Izin ke BI untuk Dapat Lisensi Pembayaran

JAKARTA, iNews.id - Platform video pendek TikTok saat ini tengah mengurus lisensi pembayaran ke Bank Indonesia (BI). Hal ini sebagai langkah untuk mendorong perkembangan e-commerce.

Kabar tersebut muncul pertama kali usai CEO TikTok Shou Zi Chew mengumumkan akan menginvestasikan miliaran dolar AS di Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya. Dua sumber lainnya kepada Reuters mengatakan bahwa permintaan perusahaan yang dimiliki perusahaan teknologi raksasa China ByteDance ini disambut baik oleh bank sentral indonesia.

Baca Juga

22 Subsektor Ekspansi, Indeks Kepercayaan Industri Naik di Oktober 2025

Juru bicara TikTok kepada Reuters mengkonfirmasi bahwa pembicaraan menambahkan lisensi pembayaran di Indonesia sedang berlangsung. Rencana ini dilakukan untuk membantu pencipta konten lokal dan penjual di platform mereka.

Lisensi pembayaran akan mengizinkan TikTok untuk mengambil keuntungan dari biaya transaksi dan membuatnya lebih bisa bersaing dengan perusahaan e-commerce raksasa Asia Tenggara lain, seperti Shopee milik Sea dan Lazada milik Alibaba

Baca Juga

Bersaing dengan TikTok, YouTube Tambah Lagi Alat Kreator ke Shorts

Saat ini TikTok memiliki 125 juta pengguna di Indonesia per bulan, jumlah yang sama dengan pengguna di Eropa dan tidak jauh di bawah pengguna AS sebanyak 150 juta pengguna. Aplikasi serupa TikTok, Douyin yang juga dimiliki oleh ByteDance telah memperoleh lisensi pembayaran di China pada 2020.

Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta orang, terhitung memiliki transaksi e-commerce sebesar 52 miliar dolar AS (sekitar Rp789 triliun) pada 2022, menurut data dari Momentum Works.

Baca Juga

Cara Mengubah Tanggal Lahir di TikTok, Jangan Panik jika Salah Ketik!

Dari nilai tersebut, sebesar 5 persen transaksi berasal dari TikTok, yakni melalui live-streaming. TikTok berencana untuk meluncurkan platform e-commerce untuk menjual produk China di AS bulan ini. 

Namun, kepada Reuters, mereka  menyampaikan bahwa TikTok tidak berencana meluncurkan layanan serupa di Indonesia, karena pejabat senior telah menyampaikan keberatan bahwa negara itu akan dibanjiri oleh produk impor dari China.

Editor: Puti Aini Yasmin