Tingkatkan Kualitas Belanja Pemerintah di 2023, Menkeu: Jangan Ada Dana Daerah Mengendap di Bank

Michelle Natalia ยท Selasa, 31 Mei 2022 - 14:14:00 WIB
Tingkatkan Kualitas Belanja Pemerintah di 2023, Menkeu: Jangan Ada Dana Daerah Mengendap di Bank
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Foto: dok iNews)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menekankan jangan ada dana daerah yang mengendap di bank. Hal itu, terkait dengan upaya peningkatakan kualitas belanja pemerintah di tahun 2023. 

Pernyataan itu, disampaikan Sri Mulyani, menanggapi pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai  Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP,  dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa(31/5/2022).

Menurut dia, pemerintah sepakat dan mengapresiasi dukungan DPR terkait peningkatan kualitas spending better untuk mendukung reformasi fiskal, reformasi struktural, transformasi ekonomi, dan belanja perlindungan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Untuk mendukung peningkatan kualitas belanja di tahun 2023, pemerintah berkomitmen akan melakukan penguatan kebijakan spending better melalui penerapan zero based budgeting yang berorientasi pada sasaran dan target pembangunan nasional," ujar Sri Mulyani.

Dalam konteks spending better ini, pemerintah akan tetap melanjutkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas belanja sekaligus mendorong belanja yang menciptakan multiplier effects dalam mendorong akselerasi transformasi ekonomi. 

Menkeu mengungkapkan, pemerintah juga berkomitmen untuk tetap mengarahkan kebijakan belanja tahun 2023 dengan 5 prioritas, yaitu: 

- peningkatan kualitas sumber daya manusia
- percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur
- penguatan reformasi struktural
- peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi
- penguatan instrumen automatic stabilizer antara lain melalui berbagai program perlindungan sosial yang adaptif. 

"Tujuan dari program perlindungan sosial adalah sebagai jaring pengaman bagi masyarakat miskin dan rentan ditengah kondisi perekonomian yang masih dibayangi ketidakpastian serta untuk persiapan menuju masa endemi," kata Sri Mulyani.  

Dia menjelaskan, sejalan dengan semangat spending better ini, pemerintah juga menekankan bahwa kualitas belanja daerah harus semakin ditingkatkan dari waktu ke waktu untuk menguatkan kualitas desentralisasi fiskal sekaligus menjadi instrumen penting dalam pemulihan ekonomi daerah pascapandemi Covid-19.

Menkeu juga mengingatkan, dana daerah harus sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk
kepentingan masyarakat dan tidak boleh lagi hanya mengendap di perbankan.

"Ketika kualitas desentralisasi meningkat dan ekonomi pulih kembali, tentu ini
menjadi dua kutub yang bekerja sangat kuat bisa membantu pemerintah dalam
menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah," tutur Sri Mulyani.
 

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda